Pelanggaran HAM di Papua Harus Jadi Perhatian Gerakan Mahasiswa

Meningkatnya eskalasi kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua harus menjadi perhatian serius gerakan mahasiswa Indonesia. 

Demikian dikatakan Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Prof. Abdul Haris Fatgehipon saat memberikan paparan berjudul “Rekonstruksi Gerakan Kebangsaan” di hadapan peserta Musyawarah Kerja (Muker) Aliansi BEM se-Bogor Raya di Bogor, Sabtu 15 November 2025.

Haris menilai bahwa rekonstruksi gerakan kebangsaan tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas mahasiswa terhadap isu kemanusiaan. Menurutnya, Papua adalah indikator paling nyata bahwa bangsa ini sedang menghadapi persoalan HAM yang mendesak.

“Isu HAM Papua menguat, dan mahasiswa tidak boleh menutup mata. Kekerasan terhadap warga sipil, guru, tenaga kesehatan, hingga aparat keamanan harus menjadi alarm moral bagi gerakan mahasiswa,” ujar Haris.

Haris mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak pernah lepas dari peran kritis mahasiswa. Namun, ia menyayangkan bahwa hari ini ruang gerak mahasiswa justru menyempit.

“Pemuda dan mahasiswa selalu menjadi penggerak perubahan. Tapi hari ini, mereka seakan hanya jadi penonton, bahkan dianggap beban pembangunan,” kata Haris.

Ia menilai konflik internal organisasi mahasiswa yang semakin tinggi serta pola regenerasi politik yang tidak sehat, yang lebih mengutamakan garis keturunan daripada kapasitas dan ideologi yang melemahkan posisi mahasiswa sebagai agen perubahan.

"Tantangan organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan adalah konflik internal, hal ini harus direkonstruksi jangan sampai merusak wacana gerakan yang murni dari mahasiswa," pungkas Haris.