Eddy Soeparno Dukung Presiden Prabowo Pimpin Aksi Iklim Dunia

Indonesia siap memimpin aksi iklim Asia melalui transisi energi bersih, tata kelola karbon yang transparan, dan investasi berkelanjutan.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menjadi pembicara utama dalam forum Asia Climate Solutions Pavilion yang diselenggarakan oleh Swaniti Initiative di sela-sela Conference of the Parties (COP30) UNFCCC di Belem, Brazil.

“Indonesia berada di posisi strategis untuk menjadi pusat solusi iklim global. Kita memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa,hutan, gambut, dan mangrove yang mampu menyerap miliaran ton CO2,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Jumat 14 November 2025.

Eddy menjelaskan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto menempatkan transisi energi sebagai inti strategi pembangunan nasional. 

“Visi Presiden Prabowo sangat jelas, mencapai kedaulatan energi, mempercepat penggunaan 100 persen energi terbarukan dalam satu dekade, dan mencapai net-zero emission pada 2050 tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi nasional,” tegasnya.

Dalam paparannya, Wakil Ketua Umum PAN itu juga menyoroti Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 sebagai tonggak penting dalam perjalanan transisi energi Indonesia. 

“RUPTL hijau ini akan menambah 53 gigawatt kapasitas energi dari sumber terbarukan, mulai dari surya, hidro, panas bumi, angin hingga penyimpanan baterai. Implementasinya akan menciptakan lebih dari 1,7 juta lapangan kerja hijau dan menyumbang hingga 0,7 persen pertumbuhan PDB per tahun,” jelasnya.

Dia ini menekankan, di samping transisi energi, Indonesia memiliki target menurunkan emisi CO2 sebagai aksi penanganan iklim yang akan menghasilkan peluang ekonomi karbon yang besar. 

“Melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kita akhirnya memiliki payung kebijakan yang menyatukan tata kelola karbon nasional,” katanya.

Sebagai Wakil Ketua MPR, Eddy menegaskan peran strategis parlemen dalam menjaga keberlanjutan kebijakan. 

“MPR berkomitmen memastikan agar seluruh legislasi terkait energi dan iklim selaras dengan RPJMN dan visi Net Zero 2060,” pungkasnya.