Presiden Prabowo Subianto memimpin panen padi serentak di 14 provinsi di Majalengka, Jawa Barat, Senin 7 April 2025. (Foto: Setneg)
Apresiasi tinggi diberikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dr. Abdul Kharis Almasyhari, atas capaian strategis sektor pangan pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.
Abdul Kharis menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis lainnya sebagai prioritas nasional.
“Saat ini kita melihat arah pembangunan pangan yang semakin jelas dan terukur. Pemerintah bekerja dengan fokus, petani bergerak dengan semangat, dan hasilnya mulai kita rasakan. Ini adalah pijakan penting menuju kedaulatan pangan yang menjadi cita-cita bersama,” ujar Abdul Kharis, Jumat, 14 November 2025.
Ia turut menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah capaian bersejarah mengingat pada 2023–2024 impor beras mencapai lebih dari 7,5 juta ton.
Menurutnya, keberhasilan ini membawa dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, hingga lingkungan yang nyata dan signifikan.
Berdasarkan laporan resmi BPS, produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.
Abdul Kharis menilai peningkatan ini merupakan hasil gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah dalam penyediaan sarana, akses teknologi, hingga perbaikan manajemen produksi.
Indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan. Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.
“Kenaikan NTP ini adalah bukti bahwa kebijakan negara memberi ruang yang lebih baik bagi petani untuk tumbuh, berkembang, dan semakin kompetitif,” tuturnya.
Abdul Kharis juga mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional, yang menjadi pilar utama stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.
Terkait distribusi pupuk, ia menilai reformasi yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis. Simplifikasi alur distribusi dan penurunan harga pupuk sebesar 20% telah menekan biaya produksi petani.
“Reformasi pupuk ini sangat penting untuk memastikan petani kecil dan menengah mendapatkan akses yang lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau,” jelasnya.
Selain itu, penetapan HPP gabah Rp6.500/kg disertai jaminan pembelian oleh negara dinilai berhasil memperkuat posisi tawar petani. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah dan memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani.
“Ke depan, tantangan kita adalah memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, dan meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang. Komisi IV DPR RI akan terus mendorong regulasi yang memperkuat kedaulatan pangan nasional,” tandasnya.
