Berita

Budi Arie Setiadi (Foto: RMOL/Jamaluddin Akmal)

Politik

Wajar Kader Gerindra Tolak Budi Arie karena Bisa Rugikan Partai

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 10:35 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan sejumlah kader Gerindra terhadap rencana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dinilai sebagai sikap yang wajar. Pasalnya, sebagian kader menilai kehadiran Budi Arie justru berpotensi membawa dampak negatif bagi partai.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, mengatakan bahwa penolakan yang muncul dari sayap partai Gerindra, Tidar (Tunas Indonesia Raya), dan sejumlah DPC Gerindra tidak lepas dari kekhawatiran mereka akan citra partai.

“Tidar dan DPC tidak ingin Gerindra tertular negatif bila Budi Arie bergabung. Bagi Tidar dan DPC, Budi Arie lebih banyak negatifnya bila bergabung ke Gerindra,” ujar Jamiluddin kepada RMOL, Jumat, 14 November 2025.


Ia menilai, ragam motif yang diduga melatarbelakangi keinginan Budi Arie merapat ke Gerindra justru membuat elite partai harus lebih berhati-hati. Jangan sampai, kata Jamiluddin, Gerindra dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau politik Budi Arie.

“Tidar dan DPC setidaknya ingin Gerindra tidak dimanfaatkan Budi Arie untuk mewujudkan kepentingannya motifnya. Hal ini tentunya akan merugikan Gerindra,” tegasnya.

Menurut Jamiluddin, stigma negatif yang melekat pada Budi Arie menjadi alasan kuat bagi Tidar dan sejumlah DPC menolaknya. Bila Gerindra tetap menerima, partai justru dinilai berpotensi menanggung lebih banyak kerugian ketimbang keuntungan.

“Dengan begitu, Tidar dan DPC berharap Gerindra tidak ketiban sialnya menerima Budi Arie,” tandasnya.

Aspirasi kader di sejumlah daerah yang menolak wacana bergabungnya Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi ke Partai Gerindra direpons santai Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco.

Menurut Dasco, hal tersebut merupakan dinamika yang wajar dalam dunia politik.

"Ya namanya dinamika di politik, itu soal tidak menerima, atau ada yang menerima itu kan biasa," kata Dasco kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 13 November 2025.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya