Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Publika

Reformasi Polri Lebih Konkret

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 04:18 WIB

PENINGKATAN kepercayaan masyarakat terhadap Polri hingga mencapai 76,2 persen dalam survei Litbang Kompas Oktober 2025 adalah pencapaian luar biasa yang layak diapresiasi.

Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025.

Dalam waktu singkat, Polri menunjukkan kemampuan untuk membalikkan tekanan opini publik, mengembalikan rasa percaya masyarakat, dan memastikan kembali posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasional.


Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Di baliknya terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam.

Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun tim tersebut baru dibentuk sekira 3-4 pekan sebelum survei Litbang Kompas dilaksanakan, sesungguhnya Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak satu atau dua hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan.

Reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret. Terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan administratif, respons cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat di lapangan.

Polri tidak lagi sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki cara mereka dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Yang menarik, peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparat. Di era keterbukaan informasi, satu kesalahan kecil dapat langsung viral dan menciptakan krisis reputasi.

Polri menyadari hal ini, dan dengan kepemimpinan yang lebih terbuka, institusi ini justru menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan. Di bawah kendali Kapolri, strategi komunikasi Polri kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, bukan defensif.

Pendekatan seperti ini berhasil meredam narasi negatif yang sempat mendominasi pasca-kerusuhan. Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu berbenah dengan cepat dan nyata.

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Masyarakat yang percaya, meski meningkat, tetap bersifat dinamis. Ia harus dijaga melalui konsistensi perilaku dan kebijakan.

Polri tidak boleh terjebak dalam euforia angka survei. Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum. Memastikan bahwa yang telah dimulai tidak berhenti pada fase pemulihan citra, tetapi benar-benar melembaga menjadi budaya kerja baru.

Kedisiplinan, integritas, dan transparansi harus terus dijaga sebagai semangat baru Polri yang modern dan fokus pada kepentingan rakyat.

Kritik publik tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme sosial yang membantu Polri tetap relevan dan akuntabel. Keterbukaan terhadap kritik inilah yang akan membedakan Polri lama dan Polri baru.

Ke depan, Polri perlu memperkuat pengawasan internal yang lebih independen, memperluas kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, serta mempercepat digitalisasi layanan publik agar transparansi dapat terjamin secara sistemik.

Pemulihan kepercayaan masyarakat pasca krisis adalah bukti ketangguhan Polri sebagai institusi negara yang mampu beradaptasi di tengah tekanan sosial dan politik. Namun pencapaian ini hanya akan terjamin bila semangat perbaikan dijaga secara berkesinambungan.

Polri hari ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi permanen. 

Bahwa Polri tidak hanya dipercaya karena berhasil memperbaiki citra, tetapi karena benar-benar menjadi simbol keadilan, menjaga, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.


R Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB


Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ini Pesan Denny Indrayana Jelang Putusan MK

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:23

IHSG Melesat 1,21 Persen, Rupiah Jauhi Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:12

Menhaj Godok Kunjungan Wisata Jemaah Haji dan Umrah ke Yordania

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:11

Prabowo Hadiri Penyerahan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:09

Penempatan Manajer Sesuai Karakter Wilayah Jadi Kunci Keberhasilan Kopdes

Selasa, 06 Oktober 2026 | 16:04

Komisi III DPR Dukung Perombakan Pejabat Polri untuk Regenerasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:58

Komoditas Pangan Jadi Penyumbang Utama Inflasi di Jakarta

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:50

Ferry Juliantono Dorong Kolaborasi Kampus dan Pemda Kembangkan Koperasi

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:44

KPK Ingatkan Nusron Wahid soal Kewajiban Hadiri Panggilan Penyidik

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:40

Penampakan Tumpukan Uang Sitaan Negara Rp13,2 Triliun di Kejagung

Selasa, 06 Oktober 2026 | 15:39

Selengkapnya