Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Publika

Reformasi Polri Lebih Konkret

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 04:18 WIB

PENINGKATAN kepercayaan masyarakat terhadap Polri hingga mencapai 76,2 persen dalam survei Litbang Kompas Oktober 2025 adalah pencapaian luar biasa yang layak diapresiasi.

Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025.

Dalam waktu singkat, Polri menunjukkan kemampuan untuk membalikkan tekanan opini publik, mengembalikan rasa percaya masyarakat, dan memastikan kembali posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasional.


Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Di baliknya terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam.

Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun tim tersebut baru dibentuk sekira 3-4 pekan sebelum survei Litbang Kompas dilaksanakan, sesungguhnya Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak satu atau dua hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan.

Reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret. Terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan administratif, respons cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat di lapangan.

Polri tidak lagi sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki cara mereka dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Yang menarik, peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparat. Di era keterbukaan informasi, satu kesalahan kecil dapat langsung viral dan menciptakan krisis reputasi.

Polri menyadari hal ini, dan dengan kepemimpinan yang lebih terbuka, institusi ini justru menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan. Di bawah kendali Kapolri, strategi komunikasi Polri kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, bukan defensif.

Pendekatan seperti ini berhasil meredam narasi negatif yang sempat mendominasi pasca-kerusuhan. Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu berbenah dengan cepat dan nyata.

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Masyarakat yang percaya, meski meningkat, tetap bersifat dinamis. Ia harus dijaga melalui konsistensi perilaku dan kebijakan.

Polri tidak boleh terjebak dalam euforia angka survei. Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum. Memastikan bahwa yang telah dimulai tidak berhenti pada fase pemulihan citra, tetapi benar-benar melembaga menjadi budaya kerja baru.

Kedisiplinan, integritas, dan transparansi harus terus dijaga sebagai semangat baru Polri yang modern dan fokus pada kepentingan rakyat.

Kritik publik tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme sosial yang membantu Polri tetap relevan dan akuntabel. Keterbukaan terhadap kritik inilah yang akan membedakan Polri lama dan Polri baru.

Ke depan, Polri perlu memperkuat pengawasan internal yang lebih independen, memperluas kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, serta mempercepat digitalisasi layanan publik agar transparansi dapat terjamin secara sistemik.

Pemulihan kepercayaan masyarakat pasca krisis adalah bukti ketangguhan Polri sebagai institusi negara yang mampu beradaptasi di tengah tekanan sosial dan politik. Namun pencapaian ini hanya akan terjamin bila semangat perbaikan dijaga secara berkesinambungan.

Polri hari ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi permanen. 

Bahwa Polri tidak hanya dipercaya karena berhasil memperbaiki citra, tetapi karena benar-benar menjadi simbol keadilan, menjaga, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.


R Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

UPDATE

Pemerintah Siapkan Skenario Haji Jika Konflik Timur Tengah Memanas

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:14

KPK Hormati Putusan Hakim, Penyidikan Dugaan Korupsi Kuota Haji Tetap Berlanjut

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:12

Naik Transjakarta Kini Bisa Bayar Tiket Pakai QRIS Tap BRImo

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:06

Marak OTT Kepala Daerah, Kemendagri Harus Bertindak

Rabu, 11 Maret 2026 | 12:01

RDF Plant Rorotan Diaktifkan Usai Longsor TPST Bantargebang

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:47

Seleksi Anggota Dewan Komisioner OJK Dimulai Hari Ini

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:44

Lantik Pengurus DPW PPP Gorontalo, Mardiono Optimistis Menuju 2029

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:43

Harga Bitcoin Terkoreksi Tipis

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:34

Emas Logam Mulia Naik Rp40 Ribu, Dekati Harga Rp3,1 Juta per Gram

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:29

Viral Mobil Pickup Impor India untuk Koperasi Desa Tiba di Indonesia

Rabu, 11 Maret 2026 | 11:18

Selengkapnya