Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL/Istimewa)

Publika

Reformasi Polri Lebih Konkret

JUMAT, 14 NOVEMBER 2025 | 04:18 WIB

PENINGKATAN kepercayaan masyarakat terhadap Polri hingga mencapai 76,2 persen dalam survei Litbang Kompas Oktober 2025 adalah pencapaian luar biasa yang layak diapresiasi.

Angka ini bukan sekadar refleksi dari keberhasilan komunikasi publik atau perbaikan citra, melainkan bukti bahwa Polri mampu bekerja dengan cepat, terukur, dan adaptif dalam memulihkan legitimasi institusi pasca ujian berat kerusuhan Agustus 2025.

Dalam waktu singkat, Polri menunjukkan kemampuan untuk membalikkan tekanan opini publik, mengembalikan rasa percaya masyarakat, dan memastikan kembali posisi sebagai salah satu pilar utama keamanan nasional.


Keberhasilan ini tidak terjadi secara spontan. Di baliknya terdapat peran strategis Tim Transformasi Reformasi Polri yang dibentuk langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai mesin penggerak perubahan dari dalam.

Tim ini bukan hanya simbol reformasi, melainkan instrumen manajerial yang memastikan setiap lini organisasi bergerak serempak menuju ke arah yang lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Meskipun tim tersebut baru dibentuk sekira 3-4 pekan sebelum survei Litbang Kompas dilaksanakan, sesungguhnya Kapolri telah mengambil langkah reformasi sejak satu atau dua hari pasca kerusuhan. Bagaimana mengendalikan situasi, memberikan keadilan bagi korban, serta menindak pelaku secara transparan.

Reformasi yang dijalankan Polri kali ini terasa lebih konkret. Terlihat dalam peningkatan kualitas pelayanan administratif, respons cepat terhadap laporan masyarakat, dan peningkatan sikap humanis aparat di lapangan.

Polri tidak lagi sekadar menegakkan hukum, tetapi juga memperbaiki cara mereka dipersepsikan dan dirasakan oleh masyarakat.

Yang menarik, peningkatan kepercayaan masyarakat terjadi di tengah ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kinerja aparat. Di era keterbukaan informasi, satu kesalahan kecil dapat langsung viral dan menciptakan krisis reputasi.

Polri menyadari hal ini, dan dengan kepemimpinan yang lebih terbuka, institusi ini justru menjadikan kritik sebagai bahan bakar perubahan. Di bawah kendali Kapolri, strategi komunikasi Polri kini lebih tangkas, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, bukan defensif.

Pendekatan seperti ini berhasil meredam narasi negatif yang sempat mendominasi pasca-kerusuhan. Sekaligus mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa Polri mampu berbenah dengan cepat dan nyata.

Namun, keberhasilan ini juga membawa tantangan baru. Masyarakat yang percaya, meski meningkat, tetap bersifat dinamis. Ia harus dijaga melalui konsistensi perilaku dan kebijakan.

Polri tidak boleh terjebak dalam euforia angka survei. Tantangan reformasi terbesar justru ada pada tahap menjaga momentum. Memastikan bahwa yang telah dimulai tidak berhenti pada fase pemulihan citra, tetapi benar-benar melembaga menjadi budaya kerja baru.

Kedisiplinan, integritas, dan transparansi harus terus dijaga sebagai semangat baru Polri yang modern dan fokus pada kepentingan rakyat.

Kritik publik tidak perlu dianggap sebagai ancaman, tetapi sebagai mekanisme sosial yang membantu Polri tetap relevan dan akuntabel. Keterbukaan terhadap kritik inilah yang akan membedakan Polri lama dan Polri baru.

Ke depan, Polri perlu memperkuat pengawasan internal yang lebih independen, memperluas kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses, serta mempercepat digitalisasi layanan publik agar transparansi dapat terjamin secara sistemik.

Pemulihan kepercayaan masyarakat pasca krisis adalah bukti ketangguhan Polri sebagai institusi negara yang mampu beradaptasi di tengah tekanan sosial dan politik. Namun pencapaian ini hanya akan terjamin bila semangat perbaikan dijaga secara berkesinambungan.

Polri hari ini telah menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin dan nyata. Tugas berikutnya adalah memastikan bahwa perubahan tersebut menjadi permanen. 

Bahwa Polri tidak hanya dipercaya karena berhasil memperbaiki citra, tetapi karena benar-benar menjadi simbol keadilan, menjaga, dan melindungi seluruh rakyat Indonesia.


R Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB


Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Vatikan Tolak Gabung Board of Peace, Ingin Konflik Palestina Diselesaikan PBB

Rabu, 18 Februari 2026 | 16:18

Korban Bencana Sumatera Dapat Bantuan Perabot dan Ekonomi hingga Rp8 Juta

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:56

KPK Panggil Petinggi PT Niogayo Bisnis Konsultan terkait Suap Pajak

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:36

Pemeriksaan Mantan Menhub Budi Karya di KPK Dijadwal Ulang

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:24

Pajak: Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:20

Tujuh Jukir Liar di Pasar Tanah Abang Diamankan

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:17

Tiga Bos Swasta di Kasus Korupsi Proyek Kantor Pemkab Lamongan Dipanggil KPK

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:15

Sambut Ramadan, Prabowo Sedekah 1.455 Sapi untuk Tradisi Meugang Aceh

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:07

Sembako Diaspora Malaysia untuk Warga Aceh Tertahan di Bea Cukai

Rabu, 18 Februari 2026 | 15:02

85 Negara Anggota PBB Kecam Upaya Israel Ubah Status Tanah Tepi Barat

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:54

Selengkapnya