BGN Harus Tindaklanjuti Kasus Keracunan Pangan di Program MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) didesak menindaklanjuti temuan bahwa sekitar 48 persen kasus keracunan pangan nasional berasal dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani temuan ini alarm serius untuk memperkuat aspek keamanan pangan dan tata kelola pelaksanaan program MBG di lapangan.

“Kita tahu bahwa Program MBG memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang cukup. Karena itu, kita semua berkepentingan agar pelaksanaannya benar-benar aman dan berkualitas,” ujar Netty di Jakarta, Kamis, 13 Novembr 2025.

Netty menilai, tingginya angka keracunan pangan menandakan bahwa pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah masih belum optimal. 

“Anak-anak penerima MBG adalah kelompok rentan. Oleh sebab itu, standar keamanan pangan di dapur dan dalam proses distribusi harus ketat. Pemerintah daerah dan instansi teknis perlu memastikan dapur yang belum laik segera dibina atau dihentikan sementara,” tegasnya.

Netty juga menyoroti pentingnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program MBG segera difinalisasi dan diimplementasikan. Menurutnya, Perpres tersebut akan menjadi dasar hukum yang kuat untuk menegakkan standar mutu, keselamatan pangan, dan mekanisme pengawasan lintas sektor.

“Kita harapkan Perpres Tata Kelola MBG segera diimplementasikan agar ada kejelasan aturan dan tanggung jawab antarinstansi. Dengan dasar hukum yang kuat, pemerintah bisa lebih tegas menindak pelanggaran dan mencegah terulangnya kasus serupa,” katanya.

Selain pengawasan teknis, Netty menekankan pentingnya edukasi dan partisipasi masyarakat dalam menjaga keberhasilan program MBG.

“Program MBG adalah tanggung jawab sosial bersama semua elemen pemangku kepentingan. Edukasi kepada pelaksana dan masyarakat perlu diperkuat agar rantai pengawasan berjalan dari bawah,” tandasnya.