Berita

Bendera Amerika Serikat (Shutterstock)

Dunia

DPR AS Sahkan RUU Pendanaan untuk Akhiri Shutdown Terpanjang dalam Sejarah

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 13:28 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS) akhirnya meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan jangka pendek untuk mengakhiri shutdown pemerintahan federal terpanjang dalam sejarah negara itu. 

RUU tersebut kini dikirim ke meja Presiden Donald Trump, yang dijadwalkan menandatanganinya di Oval Office pada Kamis malam 13 N0vember 2025,  waktu setempat, hanya beberapa jam sebelum penutupan pemerintahan memasuki hari ke-43.

“Sahabat-sahabatku, mari kita selesaikan ini,” kata Ketua DPR Mike Johnson dari Partai Republik, Louisiana, sebelum pemungutan suara dimulai. Hasilnya, 222 anggota mendukung dan 209 menolak.


Dua anggota Partai Republik, Thomas Massie dari Kentucky dan Greg Steube dari Florida, menolak RUU tersebut, sementara dari Partai Demokrat, hanya enam anggota yang menyatakan setuju.

Shutdown ini dimulai sejak 1 Oktober, setelah Senat yang dikuasai Demokrat menolak mendukung RUU pendanaan tanpa perpanjangan kredit pajak tambahan untuk subsidi asuransi kesehatan di bawah program Affordable Care Act (ACA) yang melindungi sekitar 20 juta warga AS.

Selama penutupan pemerintahan, berbagai layanan publik terganggu. Departemen Transportasi AS bahkan sempat membekukan jadwal penerbangan karena kekurangan petugas pengatur lalu lintas udara. Hingga awal pekan ini, sekitar 6 persen penerbangan di bandara-bandara AS dibatalkan, dan angka itu sempat diprediksi meningkat menjadi 10 persen

Pemungutan suara di DPR dilakukan dua hari setelah Senat meloloskan RUU serupa, usai mayoritas Partai Republik mencapai kesepakatan dengan delapan senator Demokrat untuk mengakhiri kebuntuan anggaran. Sebelumnya, 14 kali pemungutan suara di Senat gagal karena perbedaan tajam terkait subsidi ACA.

RUU pendanaan yang baru juga mencakup pembatalan seluruh pemutusan kerja pegawai federal, pembayaran penuh gaji pegawai yang terdampak, serta kelanjutan program bantuan pangan SNAP bagi 42 juta warga. Selain itu, paket ini menegaskan perlunya proses anggaran bipartisan dan membatasi penggunaan continuing resolutions (CR) sebagai solusi sementara.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Kalah di PN Jakpus, Penggugat PPP Subadri-Toni Dihukum Bayar Biaya Perkara

Senin, 03 Agustus 2026 | 22:10

Prabowo Terima Medali Kehormatan dari Angkatan Bersenjata Tailan

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:34

Buru Aset TPPU Febrie Adriansyah, Tim 9 Geledah Kantor Don Ritto hingga Rumah Nurman Herin

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:30

Prabowo dan PM Tailan Bidik Nilai Perdagangan Rp359 Triliun dalam Lima Tahun

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:20

Ini Enam Perkara yang Dihentikan KPK

Senin, 03 Agustus 2026 | 21:10

Petingginya Diperiksa Kejati DKI, Peran AFPI Disorot

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:52

Indonesia-Tailan Sepakat Kembangkan TRM untuk Perangi Kejahatan Transnasional

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:49

Bawaslu Fokus Tingkatkan SDM Hadapi Tantangan Digital

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:38

Prabowo Kenang Masa Muda Bersama Raja Tailan Saat Sambut PM Anutin

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:30

Prabowo Dukung PPHN Jadi Pedoman Lintas Pemerintahan

Senin, 03 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya