Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Bukan Sekadar Pembenahan, Komite Reformasi Polri Manuver Cerdas Prabowo

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Selamat Ginting menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah teknis untuk memperbaiki institusi kepolisian, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan politis yang kuat.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

“Pertama yang saya baca, ini adalah respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan juga kepada kepala kepolisiannya,” ujar Ginting di kanal Youtube Anak Bangsa Channel, Kamis, 13 November 2025.


Di sisi lain langkah ini juga menjadi cara Prabowo memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin dengan agenda reformasi kelembagaan.

“Upaya kedua adalah memperkuat figur Prabowo sebagai pemimpin yang membawa agenda reformasi kelembagaan atau institusional,” jelasnya.

Lebih jauh, Ginting menilai pembentukan komite ini juga memiliki makna struktural, yaitu sebagai mekanisme kontrol pemerintah terhadap institusi kepolisian, sekaligus bukti keseriusan negara dalam menata kembali kepercayaan publik.

Namun, di balik itu, Ginting juga membaca adanya dimensi persiapan politis jangka panjang menjelang Pemilu 2029.

“Keempat, tentu saja persiapan politis, baik jangka pendek, menengah, atau panjang untuk memperkuat citra dirinya menjelang pemilihan umum nanti 2029. Itu kalau bicara politik, pasti ada citra politik yang tidak bisa dinafikan,” tuturnya.

Ia menilai, langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah manuver politik yang cerdas, karena selain menyentuh aspek reformasi kelembagaan, juga mengatur ulang posisi dan legitimasi kepolisian dalam sistem politik nasional.

Lebih jauh, Ginting juga menyinggung bahwa di balik langkah tersebut tersirat rencana besar Prabowo untuk menempatkan kepolisian di bawah lapisan kementerian.

“Ya, sebenarnya di sini Prabowo ada rencana bahwa polisi harus berada di bawah layer kementerian. Itu pesan yang saya tangkap,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

Sekjen PBB Kecewa AS Keluar dari 66 Organisasi Internasional

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:15

Gus Yaqut Tersangka Kuota Haji, PKB: Walau Lambat, Negara Akhirnya Hadir

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:15

Gus Yahya Tak Mau Ikut Campur Kasus Yaqut

Jumat, 09 Januari 2026 | 16:03

TCL Pamer Inovasi Teknologi Visual di CES 2026

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:56

Orang Dekat Benarkan Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Ngadep Jokowi di Solo

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:47

KPK Sudah Kirim Pemberitahuan Penetapan Tersangka ke Yaqut Cholil dan Gus Alex

Jumat, 09 Januari 2026 | 15:24

Komisi VIII DPR: Pelunasan BPIH 2026 Sudah 100 Persen, Tak Ada yang Tertunda

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:56

37 WNI di Venezuela Dipastikan Aman, Kemlu Siapkan Rencana Kontigensi

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:45

Pilkada Lewat DPRD Bisa Merembet Presiden Dipilih DPR RI

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:40

PP Pemuda Muhammadiyah Tak Terlibat Laporkan Pandji Pragiwaksono

Jumat, 09 Januari 2026 | 14:26

Selengkapnya