Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Bukan Sekadar Pembenahan, Komite Reformasi Polri Manuver Cerdas Prabowo

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Selamat Ginting menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah teknis untuk memperbaiki institusi kepolisian, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan politis yang kuat.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

“Pertama yang saya baca, ini adalah respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan juga kepada kepala kepolisiannya,” ujar Ginting di kanal Youtube Anak Bangsa Channel, Kamis, 13 November 2025.


Di sisi lain langkah ini juga menjadi cara Prabowo memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin dengan agenda reformasi kelembagaan.

“Upaya kedua adalah memperkuat figur Prabowo sebagai pemimpin yang membawa agenda reformasi kelembagaan atau institusional,” jelasnya.

Lebih jauh, Ginting menilai pembentukan komite ini juga memiliki makna struktural, yaitu sebagai mekanisme kontrol pemerintah terhadap institusi kepolisian, sekaligus bukti keseriusan negara dalam menata kembali kepercayaan publik.

Namun, di balik itu, Ginting juga membaca adanya dimensi persiapan politis jangka panjang menjelang Pemilu 2029.

“Keempat, tentu saja persiapan politis, baik jangka pendek, menengah, atau panjang untuk memperkuat citra dirinya menjelang pemilihan umum nanti 2029. Itu kalau bicara politik, pasti ada citra politik yang tidak bisa dinafikan,” tuturnya.

Ia menilai, langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah manuver politik yang cerdas, karena selain menyentuh aspek reformasi kelembagaan, juga mengatur ulang posisi dan legitimasi kepolisian dalam sistem politik nasional.

Lebih jauh, Ginting juga menyinggung bahwa di balik langkah tersebut tersirat rencana besar Prabowo untuk menempatkan kepolisian di bawah lapisan kementerian.

“Ya, sebenarnya di sini Prabowo ada rencana bahwa polisi harus berada di bawah layer kementerian. Itu pesan yang saya tangkap,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya