Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Bukan Sekadar Pembenahan, Komite Reformasi Polri Manuver Cerdas Prabowo

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 13:19 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Selamat Ginting menilai pembentukan Komite Percepatan Reformasi Polri oleh Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar langkah teknis untuk memperbaiki institusi kepolisian, tetapi juga memiliki dimensi strategis dan politis yang kuat.

Menurutnya, keputusan tersebut merupakan respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian.

“Pertama yang saya baca, ini adalah respon strategis terhadap krisis kepercayaan publik terhadap lembaga kepolisian dan juga kepada kepala kepolisiannya,” ujar Ginting di kanal Youtube Anak Bangsa Channel, Kamis, 13 November 2025.


Di sisi lain langkah ini juga menjadi cara Prabowo memperkuat citra dirinya sebagai pemimpin dengan agenda reformasi kelembagaan.

“Upaya kedua adalah memperkuat figur Prabowo sebagai pemimpin yang membawa agenda reformasi kelembagaan atau institusional,” jelasnya.

Lebih jauh, Ginting menilai pembentukan komite ini juga memiliki makna struktural, yaitu sebagai mekanisme kontrol pemerintah terhadap institusi kepolisian, sekaligus bukti keseriusan negara dalam menata kembali kepercayaan publik.

Namun, di balik itu, Ginting juga membaca adanya dimensi persiapan politis jangka panjang menjelang Pemilu 2029.

“Keempat, tentu saja persiapan politis, baik jangka pendek, menengah, atau panjang untuk memperkuat citra dirinya menjelang pemilihan umum nanti 2029. Itu kalau bicara politik, pasti ada citra politik yang tidak bisa dinafikan,” tuturnya.

Ia menilai, langkah Presiden Prabowo membentuk Komite Percepatan Reformasi Polri adalah manuver politik yang cerdas, karena selain menyentuh aspek reformasi kelembagaan, juga mengatur ulang posisi dan legitimasi kepolisian dalam sistem politik nasional.

Lebih jauh, Ginting juga menyinggung bahwa di balik langkah tersebut tersirat rencana besar Prabowo untuk menempatkan kepolisian di bawah lapisan kementerian.

“Ya, sebenarnya di sini Prabowo ada rencana bahwa polisi harus berada di bawah layer kementerian. Itu pesan yang saya tangkap,” pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Terbuka Peluang Duetkan Pramono-AHY di 2029

Jumat, 11 September 2026 | 06:21

Komnas Palestina Salurkan 300.000 Liter Air Bersih ke Gaza

Jumat, 11 September 2026 | 06:08

Buku 'Islam Ala Prabowo' Bukan Produk MUI

Jumat, 11 September 2026 | 05:31

Tak Ada Alasan MK Menolak Gugatan Denny Indrayana Cs

Jumat, 11 September 2026 | 05:14

Kemenhaj Tutup Celah Jual Beli Antrean Haji Khusus

Jumat, 11 September 2026 | 05:04

Tiket Termurah Persija vs Persib Rp150 Ribu, Termahal Rp1,5 Juta

Jumat, 11 September 2026 | 04:24

Pansus Papua DPD RI Harus Bongkar Akar Konflik

Jumat, 11 September 2026 | 04:00

Perampasan Aset: Keharusan Hukum vs Kecemasan Publik

Jumat, 11 September 2026 | 03:39

Kudu Yakin Persib Libas Persija 2-0

Jumat, 11 September 2026 | 03:18

Terima Aspirasi Buruh

Jumat, 11 September 2026 | 03:00

Selengkapnya