Berita

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Ketua Bawaslu Anggap Tuduhan Keji soal Command Center Bermasalah

KAMIS, 13 NOVEMBER 2025 | 00:35 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja menegaskan pengadaan command center yang dianggap bermasalah merupakan suatu tudingan keterlaluan.

Ia menyatakan laporan dugaan korupsi terhadap dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sesuai dengan fakta yang telah terkonfirmasi dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Saya kira itu tidak benar sama sekali dan tuduhan ini yang keji lah," ujar Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 12 November 2025.


Anggota Bawaslu RI dua periode itu mengaku secara bertubi-tubi mendapat laporan serupa, dari sejumlah pihak yang mempersoalkan pengadaan command center.

"Itu kan sudah berkali-kali, masih terus ya," katanya sesal.

Padahal, lanjut Bagja, mekanisme audit BPK terhadap seluruh penggunaan anggaran di Bawaslu RI merupakan salah satu langkah pertanggungjawaban, sehingga tidak tepat jika pelaporan ke KPK juga menggunakan data BPK.

"Kemudian data yang disampaikan itu data BPK, tapi kemudian juga BPK atas beberapa hal mungkin perlu buka pelanggaran administrasinya, perlu diperbaiki administrasinya, sehingga kemudian hal itu tidak terjadi. Potensi kerugian negara itu tidak terjadi," ucapnya.

Oleh karena itu, Bagja memastikan Bawaslu RI sebagai pengguna anggaran telah diperiksa oleh auditor negara, dan dan memastikan akan terbuka dengan segala kritik dan masukan.

"Tapi ini bersifat tuduhan yang tidak benar, maka ini mohon juga harus berhati-hati, karena yang digunakan data BPK," tuturnya. 

"Itu harus diluruskan, itu tidak benar. Tapi kemudian jika ini berita naik lagi, ada apa lagi?" demikian Bagja menambahkan sembari keheranan.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya