Berita

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (Foto: RMOL/Alifia Dwi Ramandhita)

Politik

Airlangga: Pemerintah Kebut Perpres Penguatan Logistik Nasional

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 21:44 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Pemerintah terus mempercepat penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Penguatan Logistik Nasional sebagai upaya memperbaiki efektivitas rantai pasok sekaligus menekan biaya logistik.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa regulasi baru ini akan menjadi kerangka utama dalam memperkuat sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing global.

“Pemerintah terus mendorong dan mempersiapkan penetapan rancangan perpres terkait penguatan logistik nasional. Ini komitmen kami untuk membangun sistem logistik yang lebih efektif, efisien, dan berdaya saing,” ujarnya dalam keterangan video di ALFI Convex 2025 di ICE BSD, Tangerang, pada Rabu 12 November 2025.


Ia memaparkan, rancangan kebijakan tersebut mencakup tiga strategi yaitu konektivitas infrastruktur logistik, digitalisasi dan integrasi layanan logistik, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penyedia jasa logistik.

Airlangga menekankan bahwa transformasi logistik nasional tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri, melainkan harus melibatkan seluruh pihak terkait.

“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami mengundang seluruh pemangku kepentingan untuk menjadi bagian dari transformasi besar ini,” tutur dia.

Sementara itu, Ketua Umum DPP ALFI, Akbar Djohan, menegaskan dukungan penuh asosiasinya terhadap langkah pemerintah.

“Kami sebagai arsitek ekosistem rantai pasok nasional berkomitmen mendukung seluruh arahan pemerintah, termasuk program strategis penguatan logistik,” tandasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Disinggung Kenaikan LPG Nonsubsidi, Bahlil Malah Berkelit soal LPG 3 Kg

Senin, 20 April 2026 | 22:11

KPK Serahkan Rampasan Puput Tantriana Rp3,52 Miliar ke Lemhannas

Senin, 20 April 2026 | 22:06

DPR Cuma Butuh Sehari Rampungkan 409 Daftar Masalah RUU PPRT

Senin, 20 April 2026 | 22:01

Berikut 12 Poin Strategis RUU PPRT yang Dibahas Baleg DPR

Senin, 20 April 2026 | 21:54

Dipimpin Dasco, RUU PPRT Segera Dibawa ke Paripurna

Senin, 20 April 2026 | 21:52

Pemkot Tangerang Jaga Transparansi Lewat Penyerahan LKPD Unaudited 2025

Senin, 20 April 2026 | 21:34

Menkes Sebut Penanganan Campak Tidak Perlu Lockdown, Ini Penjelasannya

Senin, 20 April 2026 | 21:14

Kunjungi IKN, Ketua MPR: Proses Pembangunan Begitu Cepat

Senin, 20 April 2026 | 21:05

IPB Hanya Skorsing 16 Mahasiswa Pelaku Kekerasan Seksual

Senin, 20 April 2026 | 20:41

Bisnis Tambang Sarat Risiko, Asuransi Diminta Perkuat Kompetensi

Senin, 20 April 2026 | 20:39

Selengkapnya