Berita

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara KTT Iklim COP30 pada sesi bertajuk “Scaling Up Carbon Markets-Advancing Markets Through Global Collaboration” di Paviliun Indonesia Belem, Brazil. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Eddy Soeparno di COP Brazil

Pasar Karbon Bukan Sekadar Instrumen, tapi Penggerak Investasi Hijau

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 16:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pasar karbon bukan sekadar instrumen pengurangan emisi, tetapi juga penggerak utama investasi hijau, daya saing ekonomi, dan kemakmuran bersama.

Begitu dikatakan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno di acara KTT Iklim COP30 pada sesi bertajuk “Scaling Up Carbon Markets-Advancing Markets Through Global Collaboration” di Paviliun Indonesia Belem, Brazil. 

Dikatakan Eddy, Indonesia datang ke COP30 dengan pesan kuat, yakni pasar karbon harus menjadi mesin pertumbuhan ekonomi hijau yang inklusif dan berintegritas tinggi.


“Peraturan Presiden 110/2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem karbon yang kredibel dan terintegrasi dengan tujuan pembangunan nasional serta komitmen iklim global,” ujar Eddy dalam keterangan tertulis, Rabu 12 November 2025.

Eddy menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah memperkuat kerja sama internasional untuk operasionalisasi kerangka kerja Article 6 Paris Agreement, termasuk dengan Singapura, Korea Selatan, Denmark, dan Norwegia, guna membuka peluang perdagangan karbon lintas batas yang berintegritas tinggi.

Lebih jauh, Wakil Ketua Umum PAN ini menyoroti strategi pembangunan ekonomi hijau sebagai pilar utama menuju pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun pada 2029.

Menurutnya Indonesia memiliki potensi besar dari hutan seluas 126 juta hektare, mangrove 3,3 juta hektare, dan potensi penyimpanan karbon (CCS) sebesar 600 gigaton dengan 19 proyek yang sedang dalam tahap persiapan.

“Melalui RUPTL 2025p2034, Indonesia menargetkan pembangunan kapasitas energi terbarukan sebesar 43 GW dan penyimpanan baterai 10,3 GW,” ungkapnya.

Dia juga menyoroti peran MPR RI ikut mengawal terbentuknya keselarasan antara investasi, regulasi, dan kerja sama internasional dalam transisi energi Indonesia.

“Melalui harmonisasi kebijakan dan reformasi regulasi, kami turut mendukung percepatan pembahasan RUU Perubahan Iklim, RUU Energi Terbarukan, dan RUU Ketenagalistrikan sebagai fondasi hukum bagi pertumbuhan rendah karbon,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya