Berita

Megawati Soekanroputri dan Prabowo Subianto (Foto: Dokumentasi Partai Gerindra)

Politik

Hubungan Prabowo–Megawati Disorot Usai Soeharto Dapat Gelar Pahlawan

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kini menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Saya kira salah satu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan publik yaitu bagaimana masa depan hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri setelah pemerintah memberikan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 12 November 2025.

Menurutnya, pemberian gelar tersebut menjadi “teka-teki” tersendiri soal prospek hubungan politik antara PDIP dan pemerintah. 


“Kita bisa lihat pihak-pihak yang pro ataupun yang kontra. Dari segi yang kontra, rata-rata melihat Soeharto cacat dari segi demokrasi, pemerintahannya otoriter, penuh dengan praktik KKN,” jelasnya.

Adi menambahkan, penolakan PDIP mengisyaratkan dua hal. Satu sisi PDIP memang berada di luar kekuasaan, disebut partai penyeimbang. Di sisi lain, PDIP memberikan dukungan penuh ketika ada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan selera politik mereka. Namun, PDIP juga tetap menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial. 

“PDIP memang menolak Soeharto sebagai pahlawan, tapi kritiknya hanya sebatas tipis-tipis. Ini dilakukan sebagai bahasa simbolik bahwa PDIP sebenarnya ingin terus merawat hubungan baik dengan kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo,” ujarnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyebut, sikap hati-hati PDIP merupakan strategi politik untuk menjaga keseimbangan. 

“Mereka menahan diri, karena kalau gaspol mengkritik terus apa yang dilakukan pemerintah, tentu pertaruhannya adalah hubungan politik antara PDIP dan Gerindra, antara Megawati dan Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya