Berita

Megawati Soekanroputri dan Prabowo Subianto (Foto: Dokumentasi Partai Gerindra)

Politik

Hubungan Prabowo–Megawati Disorot Usai Soeharto Dapat Gelar Pahlawan

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kini menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Saya kira salah satu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan publik yaitu bagaimana masa depan hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri setelah pemerintah memberikan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 12 November 2025.

Menurutnya, pemberian gelar tersebut menjadi “teka-teki” tersendiri soal prospek hubungan politik antara PDIP dan pemerintah. 


“Kita bisa lihat pihak-pihak yang pro ataupun yang kontra. Dari segi yang kontra, rata-rata melihat Soeharto cacat dari segi demokrasi, pemerintahannya otoriter, penuh dengan praktik KKN,” jelasnya.

Adi menambahkan, penolakan PDIP mengisyaratkan dua hal. Satu sisi PDIP memang berada di luar kekuasaan, disebut partai penyeimbang. Di sisi lain, PDIP memberikan dukungan penuh ketika ada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan selera politik mereka. Namun, PDIP juga tetap menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial. 

“PDIP memang menolak Soeharto sebagai pahlawan, tapi kritiknya hanya sebatas tipis-tipis. Ini dilakukan sebagai bahasa simbolik bahwa PDIP sebenarnya ingin terus merawat hubungan baik dengan kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo,” ujarnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyebut, sikap hati-hati PDIP merupakan strategi politik untuk menjaga keseimbangan. 

“Mereka menahan diri, karena kalau gaspol mengkritik terus apa yang dilakukan pemerintah, tentu pertaruhannya adalah hubungan politik antara PDIP dan Gerindra, antara Megawati dan Prabowo,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya