Berita

Megawati Soekanroputri dan Prabowo Subianto (Foto: Dokumentasi Partai Gerindra)

Politik

Hubungan Prabowo–Megawati Disorot Usai Soeharto Dapat Gelar Pahlawan

RABU, 12 NOVEMBER 2025 | 09:44 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai dinamika hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kini menjadi sorotan publik, terutama setelah pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto.

“Saya kira salah satu isu politik yang sedang hangat diperbincangkan publik yaitu bagaimana masa depan hubungan politik antara Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarnoputri setelah pemerintah memberikan penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 12 November 2025.

Menurutnya, pemberian gelar tersebut menjadi “teka-teki” tersendiri soal prospek hubungan politik antara PDIP dan pemerintah. 


“Kita bisa lihat pihak-pihak yang pro ataupun yang kontra. Dari segi yang kontra, rata-rata melihat Soeharto cacat dari segi demokrasi, pemerintahannya otoriter, penuh dengan praktik KKN,” jelasnya.

Adi menambahkan, penolakan PDIP mengisyaratkan dua hal. Satu sisi PDIP memang berada di luar kekuasaan, disebut partai penyeimbang. Di sisi lain, PDIP memberikan dukungan penuh ketika ada kebijakan pemerintah yang sesuai dengan selera politik mereka. Namun, PDIP juga tetap menunjukkan penolakan terhadap kebijakan yang dinilai kontroversial. 

“PDIP memang menolak Soeharto sebagai pahlawan, tapi kritiknya hanya sebatas tipis-tipis. Ini dilakukan sebagai bahasa simbolik bahwa PDIP sebenarnya ingin terus merawat hubungan baik dengan kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Prabowo,” ujarnya.

Direktur Parameter Politik Indonesia itu menyebut, sikap hati-hati PDIP merupakan strategi politik untuk menjaga keseimbangan. 

“Mereka menahan diri, karena kalau gaspol mengkritik terus apa yang dilakukan pemerintah, tentu pertaruhannya adalah hubungan politik antara PDIP dan Gerindra, antara Megawati dan Prabowo,” pungkasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya