Redenominasi Bukan Sekadar Hapus Tiga Angka Nol

Badan Anggaran (Banggar) mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan penyederhanaan nilai rupiah atau redenominasi yang belakangan kembali mencuat.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, sebelum kebijakan redenominasi tersebut dijalankan, pemerintah harus memastikan terpenuhinya berbagai prasyarat penting, baik dari sisi regulasi, ekonomi, sosial, maupun politik.

“Kalau semua itu belum, jangan coba-coba dilakukan redenominasi,” kata Said kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 11 November 2025.

Menurut Said, redenominasi bukan sekadar menghapus tiga angka nol di belakang nominal rupiah. Karena jika tidak disiapkan secara matang, kebijakan tersebut justru dapat menimbulkan dampak inflasi yang besar.

“Jangan dikira bahwa yang seakan-akan redenominasi itu sesuatu yang sekedar menghilangkan tiga nol di belakang, itu tidak akan menimbulkan dampak yang inflatoir,” kata politikus PDIP ini.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengambil langkah redenominasi tanpa kesiapan menyeluruh, demi menjaga kestabilan ekonomi nasional.

“Dampak inflatoirnya akan luar biasa, ketika kemudian dalam aspek teknis, pemerintah tidak siap,” pungkas Said.