Berita

Kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Pemerintah Harus Hati-Hati dalam Pengembangan Kereta Cepat

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah memperluas kereta cepat hingga Banyuwangi, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.

Ia mempertanyakan potensi pengorbanan jalur kereta konvensional demi peningkatan penumpang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Menurut Gobel, kesalahan dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu diakui agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi BUMN transportasi.


“Saya ingin menanyakan, dengan kondisi KCIC tadi, karena dibantu oleh Kereta Api Indonesia. Mau ini (dibantu) sampai kapan? Kedua, bagaimana jalur (kereta api) tradisionalnya? Apakah Jakarta-Bandung ini akan dikorbankan? Demi untuk KCIC punya penumpangnya bertambah,” tanya Gobel dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kantor KCIC Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, dikutip, Senin, 10 November 2025.

Ia juga menyoroti rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi yang dinilai berpotensi mengorbankan BUMN lain, seperti Maskapai Garuda Indonesia. 

Gobel menilai kesalahan perhitungan pada tahap awal proyek KCIC harus diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi nasional. 

“Ini demi untuk menjaga jangan sampai kereta api Indonesia ini rugi, dikorbankan. Hanya demi jalur itu. Sementara kalau sampai Banyuwangi, yang bisa jadi korban lagi adalah Garuda, sama pesawat-pesawat yang milik BUMN juga nantinya. Ini yang jadi bahaya lagi nanti,” tutup Gobel.

Rencana memperpanjang jalur Whoosh dari Bandung menuju Surabaya dan Banyuwangi diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. 

"Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ungkap sosok yang akrab disapa AHY itu.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menyebut pemerintah juga telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik atas masalah keuangan Whoosh.


Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

UPDATE

Menteri Haji Usul BPIH 2027 Naik 10-15 Persen

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:22

Perpres Ojol 2026 Dikebut, Ini 3 Tarif yang Bakal Diatur Pemerintah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:12

Film Insidious: Out of the Further Resmi Tayang di Indonesia, Ini Sinopsisnya

Rabu, 19 Agustus 2026 | 18:01

Penyegaran AKD Golkar Strategis Perkuat Kinerja DPR

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:54

Rupiah Menguat Rp17.840 Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:38

Trump Hentikan Latihan Militer AS-Korsel Lebih Cepat Demi Hubungan Baik dengan Korut

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:26

IGCE 2026 Momentum Indonesia Jadi Raksasa Geothermal Dunia

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:23

Polri-Kejagung Kompak Minta Hakim Tolak Praperadilan Febrie Adriansyah

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:21

Mantan Pelatih Pelatnas Panjat Tebing Jadi Tersangka Pelecehan Atlet

Rabu, 19 Agustus 2026 | 17:01

Gerak Cepat Pemerintah Harus Dirasakan Rakyat NTT

Rabu, 19 Agustus 2026 | 16:45

Selengkapnya