Berita

Kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Pemerintah Harus Hati-Hati dalam Pengembangan Kereta Cepat

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah memperluas kereta cepat hingga Banyuwangi, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.

Ia mempertanyakan potensi pengorbanan jalur kereta konvensional demi peningkatan penumpang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Menurut Gobel, kesalahan dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu diakui agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi BUMN transportasi.


“Saya ingin menanyakan, dengan kondisi KCIC tadi, karena dibantu oleh Kereta Api Indonesia. Mau ini (dibantu) sampai kapan? Kedua, bagaimana jalur (kereta api) tradisionalnya? Apakah Jakarta-Bandung ini akan dikorbankan? Demi untuk KCIC punya penumpangnya bertambah,” tanya Gobel dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kantor KCIC Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, dikutip, Senin, 10 November 2025.

Ia juga menyoroti rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi yang dinilai berpotensi mengorbankan BUMN lain, seperti Maskapai Garuda Indonesia. 

Gobel menilai kesalahan perhitungan pada tahap awal proyek KCIC harus diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi nasional. 

“Ini demi untuk menjaga jangan sampai kereta api Indonesia ini rugi, dikorbankan. Hanya demi jalur itu. Sementara kalau sampai Banyuwangi, yang bisa jadi korban lagi adalah Garuda, sama pesawat-pesawat yang milik BUMN juga nantinya. Ini yang jadi bahaya lagi nanti,” tutup Gobel.

Rencana memperpanjang jalur Whoosh dari Bandung menuju Surabaya dan Banyuwangi diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. 

"Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ungkap sosok yang akrab disapa AHY itu.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menyebut pemerintah juga telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik atas masalah keuangan Whoosh.


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Jokowi Dalangi Operasi Politik Pertahankan Wapres Gibran

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:14

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Pejabat BNPB juga Korupsi Pengadaan HT Penanganan Karhutla

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:37

Status MSCI Bukan Tanda Kiamat

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:21

Penguatan Ekosistem Dagang RI Didorong Tembus 5 Besar Ekonomi Dunia

Senin, 19 Oktober 2026 | 03:06

Mengenal Ahmad Luthfi Auditor BPK yang Minta Jatah Rp600 Juta

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:37

Mantan Kadivhubinter Polri Napoleon Bonaparte Meninggal Dunia, Polri Sampaikan Duka Cita

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:17

MSCI Pertanyakan Pasar RI, BEI Harus Buktikan Pengawasan Bekerja

Senin, 19 Oktober 2026 | 02:06

Fahira: Mimpi dan Cita-cita Tak Boleh Dibatasi Kondisi Ekonomi

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:35

Polisi Tembak Polisi di Markas Ditpolairud Pondok Cabe, Pelaku Ditahan

Senin, 19 Oktober 2026 | 01:15

Selengkapnya