Berita

Kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Pemerintah Harus Hati-Hati dalam Pengembangan Kereta Cepat

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah memperluas kereta cepat hingga Banyuwangi, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.

Ia mempertanyakan potensi pengorbanan jalur kereta konvensional demi peningkatan penumpang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Menurut Gobel, kesalahan dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu diakui agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi BUMN transportasi.


“Saya ingin menanyakan, dengan kondisi KCIC tadi, karena dibantu oleh Kereta Api Indonesia. Mau ini (dibantu) sampai kapan? Kedua, bagaimana jalur (kereta api) tradisionalnya? Apakah Jakarta-Bandung ini akan dikorbankan? Demi untuk KCIC punya penumpangnya bertambah,” tanya Gobel dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kantor KCIC Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, dikutip, Senin, 10 November 2025.

Ia juga menyoroti rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi yang dinilai berpotensi mengorbankan BUMN lain, seperti Maskapai Garuda Indonesia. 

Gobel menilai kesalahan perhitungan pada tahap awal proyek KCIC harus diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi nasional. 

“Ini demi untuk menjaga jangan sampai kereta api Indonesia ini rugi, dikorbankan. Hanya demi jalur itu. Sementara kalau sampai Banyuwangi, yang bisa jadi korban lagi adalah Garuda, sama pesawat-pesawat yang milik BUMN juga nantinya. Ini yang jadi bahaya lagi nanti,” tutup Gobel.

Rencana memperpanjang jalur Whoosh dari Bandung menuju Surabaya dan Banyuwangi diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. 

"Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ungkap sosok yang akrab disapa AHY itu.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menyebut pemerintah juga telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik atas masalah keuangan Whoosh.


Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya