Berita

Kereta cepat. (Foto: PT KAI)

Politik

Pemerintah Harus Hati-Hati dalam Pengembangan Kereta Cepat

SENIN, 10 NOVEMBER 2025 | 18:12 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Rencana pemerintah memperluas kereta cepat hingga Banyuwangi, disorot Anggota Komisi VI DPR RI, Rachmat Gobel.

Ia mempertanyakan potensi pengorbanan jalur kereta konvensional demi peningkatan penumpang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). 

Menurut Gobel, kesalahan dalam perencanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu diakui agar tidak menimbulkan kerugian baru bagi BUMN transportasi.


“Saya ingin menanyakan, dengan kondisi KCIC tadi, karena dibantu oleh Kereta Api Indonesia. Mau ini (dibantu) sampai kapan? Kedua, bagaimana jalur (kereta api) tradisionalnya? Apakah Jakarta-Bandung ini akan dikorbankan? Demi untuk KCIC punya penumpangnya bertambah,” tanya Gobel dalam Kunjungan Kerja Komisi VI DPR ke Kantor KCIC Tegal Luar, Bandung, Jawa Barat, dikutip, Senin, 10 November 2025.

Ia juga menyoroti rencana pengembangan jalur kereta cepat hingga Banyuwangi yang dinilai berpotensi mengorbankan BUMN lain, seperti Maskapai Garuda Indonesia. 

Gobel menilai kesalahan perhitungan pada tahap awal proyek KCIC harus diakui sebagai bagian dari evaluasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan posisi pemerintah dalam menentukan arah pengembangan transportasi nasional. 

“Ini demi untuk menjaga jangan sampai kereta api Indonesia ini rugi, dikorbankan. Hanya demi jalur itu. Sementara kalau sampai Banyuwangi, yang bisa jadi korban lagi adalah Garuda, sama pesawat-pesawat yang milik BUMN juga nantinya. Ini yang jadi bahaya lagi nanti,” tutup Gobel.

Rencana memperpanjang jalur Whoosh dari Bandung menuju Surabaya dan Banyuwangi diungkap Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 3 November 2025. 

"Bapak Presiden menyampaikan kenapa tidak Jakarta-Surabaya, bahkan sampai dengan Banyuwangi. Harapannya akan membuka atau memberikan jalan bagi pemerataan pembangunan," ungkap sosok yang akrab disapa AHY itu.

Dalam rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, AHY menyebut pemerintah juga telah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mencari solusi terbaik atas masalah keuangan Whoosh.


Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya