Mantan Presiden Soeharto. (Foto: Istimewa)
Sejumlah aktivis dan tokoh publik lintas latar belakang menyuarakan keprihatinan dan penolakan terhadap keputusan pemerintah yang menganugerahi Presiden ke-2 RI, Soeharto, sebagai Pahlawan Nasional.
Melalui pernyataan bersama yang dirilis bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, mereka menilai keputusan itu berpotensi menodai integritas moral bangsa dan melukai keadilan sejarah.
Dalam dokumen yang ditandatangani antara lain oleh Andi Arief, Rachland Nashidik, Rocky Gerung, Bivitri Susanti, Syahganda Nainggolan, Denny Indrayana, dan sejumlah tokoh lain, disebutkan bahwa pengakuan terhadap jasa seseorang tak boleh dijadikan dalih untuk menutupi kesalahan masa lalu.
“Kami tak menolak mengakui jasa siapa pun terhadap Republik ini , termasuk Soeharto. Tetapi kepahlawanan adalah hal yang jauh lebih besar dan penting dari sekadar menghargai jasa seseorang,” demikian pernyataan bersama yang diunggah Andi Arief lewat akun X miliknya, Senin, 10 November 2025.
Para aktivis menegaskan, gelar pahlawan tidak semestinya dijadikan alat untuk menormalisasi kekuasaan yang sarat pelanggaran. Mereka menyebut, menutupi kejahatan sejarah dengan narasi jasa sama saja dengan menyuntikkan bius amnesia sejarah ke tubuh bangsa.
“Kepahlawanan adalah mekanisme moral kolektif: Cara suatu bangsa untuk mendidik anak-anaknya membedakan benar dari salah dalam sejarah. Memilih mana yang patut dihormati dan mana yang harus menjadi pelajaran,” sambung pernyataan tersebut.
Lebih jauh, para aktivis juga menyinggung soal ketimpangan dalam rekonsiliasi sejarah. Jika rekonsiliasi dimaksudkan untuk menyembuhkan luka-luka bangsa, mereka mempertanyakan mengapa negara tidak memberi pengakuan serupa kepada para tokoh kiri Indonesia yang berperan dalam perjuangan anti-kolonialisme namun dihapus dari catatan sejarah resmi karena perbedaan ideologi.
"Apakah bangsa ini telah kehilangan keberanian untuk mengakui sejarahnya sendiri? Apakah nilai-nilai yang hendak diajarkan kepada anak anak dan cucu kita dari sikap inkonsisten dan mau menang sendiri tersebut? Bahwa kekuasaan boleh berbuat apa saja sepanjang mendatangkan kemakmuran? Bahwa kepatuhan pada negara lebih penting daripada kemanusiaan dan solidaritas sosial? Bahwa kebebasan adalah ancaman konstan pada pembangunan ekonomi?“ tanya para aktivis.
Pernyataan bersama itu ditutup dengan penegasan bahwa bangsa yang menutupi masa lalunya bukan sedang membangun masa depan, melainkan memperpanjang bayang-bayang sejarah yang belum selesai.
“Terhadap kemungkinan itu, kami menyatakan tidak setuju,” demikian para aktivis.
