Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal di makam Presiden ke-2 RI Soeharto. (Foto: Dokumentasi Pribadi)
Pro kontra terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden ke-2 RI Soeharto terus bergulir.
Tokoh Papua sekaligus Anggota DPR Fraksi Golkar Robert J. Kardinal menilai Soeharto layak menyandang gelar pahlawan nasional.
Sebab menurutnya, Soeharto telah berkontribusi besar bagi pembangunan di Papua.
"Soeharto, layak dianugerahi gelar Pahlawan Nasional atas jasa dan peran strategisnya dalam pembebasan Irian Barat (kini Papua) dari kekuasaan Belanda pada awal 1960-an," tegas Robert kepada wartawan di Jakarta, Minggu, 9 November 2025.
Lanjut dia, sebelum menjabat sebagai presiden, Soeharto dipercaya oleh Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Karno untuk memimpin Komando Mandala Pembebasan Irian Barat melalui Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1962.
Dalam kapasitas sebagai Panglima Mandala, Soeharto merancang dan melaksanakan Operasi Mandala yang menjadi bagian integral dari pelaksanaan Tri Komando Rakyat (Trikora).
Bagi Robert, strategi militer yang terencana dan koordinasi lintas matra yang dipimpin Soeharto sukses meningkatkan tekanan terhadap Belanda, sekaligus membuka jalan bagi diplomasi internasional.
Puncaknya, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962, yang mengatur penyerahan Irian Barat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), sebelum akhirnya diserahkan kepada Indonesia pada 1 Mei 1963.
“Jadi peran Soeharto dalam pembebasan Irian Barat merupakan fakta sejarah yang tidak bisa dipisahkan dari proses penegakan kedaulatan Indonesia. Beliau memiliki kontribusi langsung dalam menjaga keutuhan NKRI,” tegas Robert.
Menurutnya, keberhasilan Soeharto dalam Operasi Mandala menjadi bukti kepemimpinan strategis dan nasionalisme yang tinggi.
“Ia mampu memadukan kekuatan militer dan diplomasi untuk mencapai tujuan nasional,” tambahnya.
Tidak hanya itu, Robert menilai kepemimpinan Soeharto juga meninggalkan legacy yang membekas sampai saat ini di Papua. Salah satu kebijakan monumental Soeharto yang turut mengubah Papua adalah program transmigrasi nasional pada tahun 1980-an, yang menekankan pemerataan kesejahteraan dari Sabang hingga Merauke.
Harus diakui, kata Robert, ketika Soeharto mulai memimpin, sebagian besar wilayah Papua masih tertinggal dalam pembangunan. Infrastruktur minim, mobilitas penduduk terbatas, dan ketimpangan ekonomi sangat mencolok dibanding wilayah barat Indonesia.
"Melalui program transmigrasi, Pemerintah membuka daerah-daerah baru untuk pemukiman, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi produktif di kawasan Papua," jelasnya.
Kebijakan itu, bagi Robert, bukan sekadar pemindahan penduduk dari Jawa atau Bali ke timur, melainkan strategi besar pemerataan pembangunan dan integrasi nasional.
