Prabowo Jalankan Hak Konstitusional Warga dengan Pemutihan BPJS Kesehatan

Selain membantu masyarakat, pemerintahan Prabowo Subianto disebut juga menjalankan hak konstitusional warga negara dengan mengeluarkan kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan.

Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 alias Siaga 98, Hasanuddin mengatakan, pihaknya sangat mendukung kebijakan pemutihan BPJS Kesehatan untuk masyarakat.

"Ini tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga pemerintah menjalankan hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan akses kesehatan yang sama dan adil," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 9 November 2025.

Hasanuddin meyakini, pemerintah memiliki kemampuan dalam segi anggaran. Untuk itu, sudah sepatutnya DPR mendukung langkah pemerintah tersebut.

Namun demikian, pemerintah diingatkan harus melibatkan lembaga pemeriksa keuangan dan penegak hukum dalam pengawasannya, baik BPK, PPATK, maupun KPK khusus data pengguna BPJS yang akan diputihnya secara terperinci. 
"Ini untuk menghindari kesalahan data pengguna yang terkena kebijakan pemutihan atau ada tindak curang permainan data," pungkas Hasanuddin.