Polemik Gelar Pahlawan Soeharto Jangan Terjebak Dendam Politik

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto dikritisi Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dalam seminar internasional memperingati 70 tahun Konferensi Asia-Afrika di Blitar, Jawa Timur, 1 November 2025.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuda Pecinta Alam Indonesia (FKPPAI), Alam Slamet Barkah, mengingatkan agar bangsa Indonesia tidak terus terjebak dalam dendam sejarah.

“Kami menghargai pandangan Ibu Megawati sebagai tokoh bangsa dan putri proklamator. Namun, sejarah seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan berdamai, bukan membuka kembali luka lama,” ujar Alam dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 9 November 2025.

Menurut Alam, setiap tokoh nasional, termasuk Presiden Soeharto, memiliki jasa dan catatan perjuangan tersendiri dalam perjalanan bangsa.

“Tidak ada pemimpin yang sempurna. Namun, menilai jasa seseorang seharusnya dilakukan secara objektif dan proporsional, bukan karena perbedaan politik atau luka masa lampau,” tegasnya.

Ia menilai bangsa Indonesia yang dikenal cinta perdamaian seharusnya mengedepankan semangat rekonsiliasi, bukan dendam.

“Dendam sejarah tidak layak diwariskan kepada generasi muda. Yang harus diwariskan adalah semangat memaafkan dan bersatu membangun masa depan bangsa,” lanjutnya.

Alam juga mengajak para tokoh politik dan partai di Indonesia untuk menjadi teladan dalam menjaga perdamaian dan persaudaraan.

“Kita semua punya tanggung jawab moral menjaga bangsa ini tetap utuh. Perbedaan pendapat adalah hal wajar, tapi jangan sampai merusak persatuan,” tutupnya.