Berita

Ilustrasi. (Foto: Dokumentasi RMOL)

Bisnis

Redenominasi Rupiah Bisa Tekan Dolari­sasi

MINGGU, 09 NOVEMBER 2025 | 02:01 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Kredibilitas Rupiah sebagai alat pembayaran, penyimpan nilai, dan satuan hitung dinilai terus tergerus akibat posisi nilai tukarnya yang lemah di kancah internasional. 

Kondisi itu turut memicu fenomena currency substitution atau peralihan penggunaan mata uang asing di dalam negeri.

Dosen FEB Universitas Hasanuddin yang juga mantan Ketua KPPU periode 2015-2018, Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan bahwa lebih dari dua dekade terakhir belum terjadi perubahan signifikan dalam dominasi mata uang global. 


Dolar Amerika Serikat masih memimpin dengan indeks penggunaan sekitar 59,71 pada 2025, disusul Euro 30,28, Yen Jepang 6,88, dan Poundsterling 6,86.

Sementara itu, ia menyoroti Rupiah berada di antara mata uang terlemah dunia. Dengan nilai tukar sekitar Rp16.650 per dolar AS, Rupiah bersanding dengan sejumlah mata uang negara berkembang lain seperti Vietnam Dong, Kamboja Riel, hingga Shilling Somalia.

“Nilai Rupiah dalam dolar AS salah satu yang terendah di dunia. Mata uang jni lebih rendah dari mata uang Kamboja sekitar 4.138 Riel per dolar AS, tetapi masih lebih baik dari mata uang Somalia yang nilainya sekitar 24.300 Shilling per dolar AS,” kata Syarkawi dalam keterangan resmi kepada redaksi di Jakarta, Sabtu, 8 November 2025.

Lemahnya nilai tukar ini berpengaruh pada rendahnya kredibilitas Rupiah, baik dalam transaksi internasional maupun domestik, termasuk dalam hal menurunnya porsi Rupiah sebagai alat penyimpan kekayaan (store of value).  

Bahkan, ia mencontohkan perilaku sebagian warga Indonesia yang lebih memilih menyimpan kekayaan atau bahkan bertransaksi menggunakan Dolar AS, Euro, hingga Dolar Singapura.

“Hal ini menyebabkan terjadinya currency substitution, yaitu substitusi penggunaan mata uang nasional dengan mata uang negara lain sebagai alat pertukaran, penyimpan kekayaan, dan alat hitung,” tambahnya.

Fenomena itu, menurutnya, memperburuk efektivitas kebijakan moneter. Bank Indonesia akan semakin kesulitan mengendalikan jumlah uang beredar jika penggunaan mata uang asing meluas.

Syarkawi menilai langkah redenominasi Rupiah bisa menjadi strategi intervensi moneter yang tepat untuk memperbaiki persoalan kredibilitas. Negara-negara seperti Turkiye telah menerapkan kebijakan serupa dengan menghilangkan enam digit angka dalam Lira pada 2005.

Jika Indonesia melakukannya, angka nol di Rupiah bisa dipangkas tiga digit. Nilai nominal uang akan menyusut misalnya Rp1.000 menjadi Rp1 tetapi daya belinya tetap sama. Nilai tukar juga hanya menyesuaikan skala nominal, sehingga Rp16.650 per dolar AS akan berubah menjadi 16,650 Rupiah baru per dolar AS.

Kebijakan ini dinilai mampu mengurangi money illusion dan membuat uang lebih praktis dibawa (portability meningkat). Di sisi lain, ia memberikan sinyal kuat terhadap stabilitas kebijakan moneter dan kepercayaan pasar.

“Redenominasi akan memberikan dampak psikologis positif terhadap penggunaan Rupiah dan menekan kecenderungan dolarisasi di masyarakat,” ujar Syarkawi.

Pada akhirnya, redenominasi dipandang bukan sekadar penyederhanaan angka di mata uang, melainkan penegasan kedaulatan moneter dan identitas nasional.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya