Berita

Peserta Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). (Foto: Humas Bakamla)

Pertahanan

Bakamla Siap Dorong Ekonomi Maritim Berdasar IKLN

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla kembali mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). 

Acara resmi dibuka oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Laksma Arif Agus Suharto di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 7 November 2025, fokus utama rapat kali ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi Bakamla.


Terutama dalam meningkatkan iklim investasi nasional, menurunkan potensi kerugian negara, mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi maritim Indonesia, serta memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya benar-benar terukur dan aplikatif.
 
Kadiv. Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin menyampaikan paparan pertama dengan judul “Benefit Keberadaan Bakamla RI terhadap Investasi, Evaluasi Kinerja Variabel pada Indikator IKLN dan Kinerja Bakamla RI terhadap Pengaruh Penganggaran Evaluasi Governability”. 
 
Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Sayed Fauzan Riyadi, menyampaikan paparan mengenai Analisis Social Return on Investment (SROI) Bakamla RI Tahun 2024.
 
Kedua narasumber turut menyinggung mengenai ekonomi biru sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, evaluasi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem yang dapat melindungi aset ekonomi kelautan dengan adanya keberadaan Bakamla.
 
Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang berlangsung aktif yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Chadziqatun Najilatil Mazda.


Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya