Berita

Peserta Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). (Foto: Humas Bakamla)

Pertahanan

Bakamla Siap Dorong Ekonomi Maritim Berdasar IKLN

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla kembali mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). 

Acara resmi dibuka oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Laksma Arif Agus Suharto di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 7 November 2025, fokus utama rapat kali ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi Bakamla.


Terutama dalam meningkatkan iklim investasi nasional, menurunkan potensi kerugian negara, mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi maritim Indonesia, serta memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya benar-benar terukur dan aplikatif.
 
Kadiv. Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin menyampaikan paparan pertama dengan judul “Benefit Keberadaan Bakamla RI terhadap Investasi, Evaluasi Kinerja Variabel pada Indikator IKLN dan Kinerja Bakamla RI terhadap Pengaruh Penganggaran Evaluasi Governability”. 
 
Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Sayed Fauzan Riyadi, menyampaikan paparan mengenai Analisis Social Return on Investment (SROI) Bakamla RI Tahun 2024.
 
Kedua narasumber turut menyinggung mengenai ekonomi biru sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, evaluasi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem yang dapat melindungi aset ekonomi kelautan dengan adanya keberadaan Bakamla.
 
Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang berlangsung aktif yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Chadziqatun Najilatil Mazda.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Istana Minta Kritik terhadap BI Dijadikan Evaluasi Penguatan Komunikasi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:23

Kursi Dua Wamen Kosong, Pemerintah Belum Siapkan Pengganti

Sabtu, 06 Juni 2026 | 14:10

Mensesneg soal Kabar Said Iqbal Masuk Kabinet: Masih Didiskusikan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:59

Mubes V Kosgoro 1957 Digoyang Penolakan Daerah

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:52

AS Hantam Iran dengan Sanksi Baru, Jaringan Penyelundupan LPG Jadi Target

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:37

Istana Bantah Isu Menkeu dan Gubernur BI Bakal Dicopot

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:31

Prasetyo Hadi: Sinergi Pemerintah, DPR, dan BI Kunci Jaga Stabilitas Ekonomi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:20

Bank Indonesia Sudah Intervensi, Mengapa Rupiah Tetap Melemah?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 13:08

Menkeu Purbaya Bantah Omzet Warteg Turun Jadi Bukti Daya Beli Lesu

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:47

Daftar Komoditas Dirilis, Danantara SDI Siap Kendalikan Rezim Baru Ekspor RI

Sabtu, 06 Juni 2026 | 12:21

Selengkapnya