Berita

Peserta Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). (Foto: Humas Bakamla)

Pertahanan

Bakamla Siap Dorong Ekonomi Maritim Berdasar IKLN

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla kembali mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). 

Acara resmi dibuka oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Laksma Arif Agus Suharto di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 7 November 2025, fokus utama rapat kali ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi Bakamla.


Terutama dalam meningkatkan iklim investasi nasional, menurunkan potensi kerugian negara, mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi maritim Indonesia, serta memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya benar-benar terukur dan aplikatif.
 
Kadiv. Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin menyampaikan paparan pertama dengan judul “Benefit Keberadaan Bakamla RI terhadap Investasi, Evaluasi Kinerja Variabel pada Indikator IKLN dan Kinerja Bakamla RI terhadap Pengaruh Penganggaran Evaluasi Governability”. 
 
Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Sayed Fauzan Riyadi, menyampaikan paparan mengenai Analisis Social Return on Investment (SROI) Bakamla RI Tahun 2024.
 
Kedua narasumber turut menyinggung mengenai ekonomi biru sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, evaluasi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem yang dapat melindungi aset ekonomi kelautan dengan adanya keberadaan Bakamla.
 
Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang berlangsung aktif yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Chadziqatun Najilatil Mazda.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Harga Minyak Dunia Menetap di Level 84 Dolar AS

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:17

Kejaksaan Agung Casablanca Bebaskan A.M. demi Jaga Objektivitas Proses Hukum

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:16

Usulan Nasdem Naikkan Ambang Batas Diduga untuk Jegal PSI

Jumat, 17 Juli 2026 | 10:14

Komisi XII DPR: Kelangkaan BBM di Sumut Bukan Persoalan Biasa

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:58

IHSG Balik Arah ke Zona Merah, Dolar AS Melemah ke Rp17.943

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:45

Pertarungan Bisnis Adidas-Nike dan Pundi Pundi FIFA di Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:44

Pulau Baai Butuh Solusi Permanen, Bukan Pengerukan Berulang

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:39

Emas Antam Anjlok Rp27.000, Satu Gram Jadi Rp2,6 Juta

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:31

Bobby Adhityo Dicecar KPK soal Pengaturan Temuan Audit BPK

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:26

Terungkap, 307 Ribu QR Code BBM Subsidi Bermasalah Diblokir

Jumat, 17 Juli 2026 | 09:17

Selengkapnya