Berita

Peserta Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). (Foto: Humas Bakamla)

Pertahanan

Bakamla Siap Dorong Ekonomi Maritim Berdasar IKLN

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla kembali mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). 

Acara resmi dibuka oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Laksma Arif Agus Suharto di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 7 November 2025, fokus utama rapat kali ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi Bakamla.


Terutama dalam meningkatkan iklim investasi nasional, menurunkan potensi kerugian negara, mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi maritim Indonesia, serta memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya benar-benar terukur dan aplikatif.
 
Kadiv. Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin menyampaikan paparan pertama dengan judul “Benefit Keberadaan Bakamla RI terhadap Investasi, Evaluasi Kinerja Variabel pada Indikator IKLN dan Kinerja Bakamla RI terhadap Pengaruh Penganggaran Evaluasi Governability”. 
 
Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Sayed Fauzan Riyadi, menyampaikan paparan mengenai Analisis Social Return on Investment (SROI) Bakamla RI Tahun 2024.
 
Kedua narasumber turut menyinggung mengenai ekonomi biru sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, evaluasi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem yang dapat melindungi aset ekonomi kelautan dengan adanya keberadaan Bakamla.
 
Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang berlangsung aktif yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Chadziqatun Najilatil Mazda.


Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya