Berita

Peserta Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). (Foto: Humas Bakamla)

Pertahanan

Bakamla Siap Dorong Ekonomi Maritim Berdasar IKLN

SABTU, 08 NOVEMBER 2025 | 03:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla kembali mengadakan Rapat Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Negara dari dengan tolak ukur Indeks Keamanan Laut Nasional (IKLN). 

Acara resmi dibuka oleh Direktur Penelitian dan Pengembangan Bakamla Laksma Arif Agus Suharto di Jakarta Pusat beberapa waktu lalu.
 
Dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Jumat, 7 November 2025, fokus utama rapat kali ini guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kontribusi Bakamla.


Terutama dalam meningkatkan iklim investasi nasional, menurunkan potensi kerugian negara, mendorong terciptanya kedaulatan ekonomi maritim Indonesia, serta memastikan rekomendasi yang telah dihasilkan dari rapat sebelumnya benar-benar terukur dan aplikatif.
 
Kadiv. Program Pengembangan Masyarakat Kelembagaan dan Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Lautan PKSPL IPB Dr. M. Arsyad Al Amin menyampaikan paparan pertama dengan judul “Benefit Keberadaan Bakamla RI terhadap Investasi, Evaluasi Kinerja Variabel pada Indikator IKLN dan Kinerja Bakamla RI terhadap Pengaruh Penganggaran Evaluasi Governability”. 
 
Sedangkan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Dr. Sayed Fauzan Riyadi, menyampaikan paparan mengenai Analisis Social Return on Investment (SROI) Bakamla RI Tahun 2024.
 
Kedua narasumber turut menyinggung mengenai ekonomi biru sebagai konsep pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi, evaluasi, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian ekosistem yang dapat melindungi aset ekonomi kelautan dengan adanya keberadaan Bakamla.
 
Kegiatan diakhiri dengan diskusi yang berlangsung aktif yang dimoderatori oleh Dosen Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Chadziqatun Najilatil Mazda.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya