Ratusan aktivis dari berbagai generasi dan sektor masyarakat sipil mendeklarasikan Geng Bandung. (Foto: Dok Pribadi)
Ratusan aktivis dari berbagai generasi dan sektor masyarakat sipil mendeklarasikan “Geng Bandung” dalam sebuah pertemuan di kawasan Terusan Pasteur, Bandung, Selasa, 4 November 2025.
Dalam forum tersebut, para aktivis menyampaikan berbagai sikap kritis terhadap situasi bangsa, terutama soal pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Meski demikian, sebagian besar masih memberi kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Catatan utama yang disampaikan para perwakilan umumnya menyoroti perlunya keseriusan pemerintah menghentikan praktik perampokan kekayaan negara dan kasus korupsi yang diduga melibatkan keluarga Joko Widodo.
Hadir dalam pertemuan itu Delfero, kakak dari Delpredo yang kini ditahan akibat kasus kerusuhan akhir Agustus lalu.
“Delpredo itu hanya membuka posko bantuan hukum dan advokasi kemudian dipakai sebagai garansi agar massa aksi berani melakukan demonstrasi tapi dianggap sebagai penghasutan. Kalau kita tidak bersolidaritas terhadap penahanan ini, maka suatu saat kita semua bisa juga menjadi korban,” kata Delfero.
Para aktivis menilai kriminalisasi terhadap suara kritis di media sosial tidak seharusnya terjadi di era sekarang, dan mendesak agar “seribu penggiat media sosial yang ditahan” segera dibebaskan.
Sementara itu, Presiden KBMI, Wahidin, menyoroti kondisi ekonomi buruh yang belum membaik.
“Saat ini PHK masih terus berlanjut di mana-mana, dan masalah perampasan lahan oleh PIK-2 bukannya selesai malah sekarang lautnya sedang ditimbun,” ujarnya.
Selanjutnya aktivis senior Syahganda Nainggolan menambahkan, Prabowo sebaiknya tidak menghegemoni aktivis, tetapi bermitra dalam pemikiran.
“Kalangan elite itu saat ini hanya menggunakan negara untuk merampok, sehingga korupsi sekarang bisa puluhan kali lebih banyak dibanding Era Suharto,” ucapnya.
Syahganda menilai Prabowo sedang berusaha mengubah paradigma negara agar tak lagi menjadi alat oligarki, melainkan berpihak kepada rakyat.
Sementara itu, Rocky Gerung mengingatkan bahwa demokrasi adalah kontrak sosial antara penguasa dan rakyat.
“Kontrak sosial bisa dibatalkan oleh protes sosial. Kalau setahun dianggap belum cukup, bisa ada tambahan 10 persen margin of error supaya ada kesempatan untuk renegosiasi tentang apa yang dijanjikan oleh Prabowo,” tegasnya.
Tokoh LBH senior Dindin S. Maolani menyampaikan, Prabowo tidak punya banyak waktu untuk mewujudkan visinya.
“Kita tidak bisa membiarkan Prabowo seperti sekarang yang hanya asik dengan kalangan internalnya saja. Karena itu butuh tekanan dari masyarakat agar Prabowo bisa menjalankan visi-misinya yang baik itu,” katanya.
Tokoh senior Jumhur Hidayat turut memberi peringatan soal daya tahan rakyat terhadap krisis ekonomi.
“Selama 10 tahun ini genangan air sudah mencapai mulut. Tinggal sedikit lagi sampai hidung dan tenggelam. Kalau sudah begitu, instabilitas sosial bisa terjadi,” ujarnya.
Pertemuan lintas generasi ini diinisiasi oleh Paskah Irianto dan Apipudin, dihadiri aktivis mahasiswa dari berbagai kampus di Bandung dan sejumlah tokoh masyarakat sipil, buruh, akademisi, hingga budayawan.
