Berita

Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (tengah). (Foto: Dok Pribadi)

Politik

Amnesty International:

Kok Bisa Soeharto Disandingkan dengan Gus Dur dan Marsinah?

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 19:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Usulan gelar pahlawan untuk Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menuai beragam kritikan publik. Meski menjadi presiden terlama di Indonesia, Soeharto dinilai telah meninggalkan rekam sejarah buruk.

Salah satu pihak yang tidak setuju adalah Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia mencatat, Soeharto sedang dihadapkan dengan kasus dugaan korupsi sebelum meninggal dunia.

"Dia dianggap sebagai pemimpin paling buruk di dunia, salah satu yang terburuk dan itu sebabnya gerakan reformasi akhirnya merumuskan Tap MPR 11/1998 yang ada nama Soehartonya," kata Usman Hamid dalam diskusi bertajuk Mencari Pahlawan Sejati, Rabu, 5 November 2025.


Usman bahkan tidak habis pikir Soeharto disandingkan dengan aktivis buruh Marsinah dan Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai nama yang disetor Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon ke Presiden Prabowo Subianto.

Pengurus Pusat Muhammadiyah ini menilai, Gus Dur sosok pemberani karena mencopot Jenderal Wiranto lantaran diduga terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur.

"Tidak ada yang pernah melakukan itu, terutamanya jenderal apalagi angkatan darat, agak mustahil untuk bisa disentuh. Sampai terakhir dia meninggal dunia masih membela orang-orang lemah, jadi Gus Dur memenuhi kategori itu," jelas Usman.

Sepak terjang Marsinah juga tak kalah hebat mementingkan kaum buruh hingga ia terbunuh. Catatan tim pencari fakta YLBHI, Marsinah ditembak di bagian alat vitalnya hingga tembus ke dalam tulang pinggang.

"Nah, orang yang yang seperti itu untuk dianggap sebagai pahlawan, bisa pahlawan bagi kaum buruh," tegas Usman.

"Sementara Soeharto, ketika para pemuda Banten terlibat revolusi tahun 40-an, Soeharto di mana? Ada yang tahu enggak? Soeharto menjadi anggota tentara KNIL, tentara kolonial," tambahnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Berjuang Bawa Bantuan Bencana

Kamis, 04 Desember 2025 | 05:04

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

UPDATE

12 Orang Tewas dalam Serangan Teroris di Pantai Bondi Australia

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:39

Gereja Terdampak Bencana Harus Segera Diperbaiki Jelang Natal

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:16

Ida Fauziyah Ajak Relawan Bangkit Berdaya Amalkan Empat Pilar Kebangsaan

Minggu, 14 Desember 2025 | 19:07

Menkop Ferry: Koperasi Membuat Potensi Ekonomi Kalteng Lebih Adil dan Inklusif

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:24

Salurkan 5 Ribu Sembako, Ketua MPR: Intinya Fokus Membantu Masyarakat

Minggu, 14 Desember 2025 | 18:07

Uang Rp5,25 Miliar Dipakai Bupati Lamteng Ardito untuk Lunasi Utang Kampanye Baru Temuan Awal

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:34

Thailand Berlakukan Jam Malam Imbas Konflik Perbatasan Kamboja

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:10

Teknokrat dalam Jerat Patronase

Minggu, 14 Desember 2025 | 17:09

BNI Dukung Sean Gelael Awali Musim Balap 2026 di Asian Le Mans Series

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:12

Prabowo Berharap Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih dalam Seminggu

Minggu, 14 Desember 2025 | 16:10

Selengkapnya