Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Fasilitas Negara Menganggur Bakal Diserahkan ke UMKM

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 10:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah berencana mengoptimalkan fasilitas negara yang tidak terpakai untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Rabu, 5 November 2025. 

Dalam program Pasar 1001 Malam yang akan dijalankan, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas negara yang menganggur untuk memasarkan produk UMKM. 


"Fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," jelasnya.

Menurut Cak Imin, kebijakan itu sejalan dengan PP Nomor 7 tahun 2021, di mana semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal rest area harus 30 persen digunakan untuk UMKM tumbuh.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sistem Satu Data Terintegrasi UMKM bernama Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan menyeluruh bagi 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah sangat besar, tentunya tidak bisa lagi dengan metode konvensional,” tutur Muhaimin.

Melalui digitalisasi tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat lebih mudah mengakses perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk dalam satu platform terpadu.

“Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya