Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Fasilitas Negara Menganggur Bakal Diserahkan ke UMKM

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 10:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah berencana mengoptimalkan fasilitas negara yang tidak terpakai untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Rabu, 5 November 2025. 

Dalam program Pasar 1001 Malam yang akan dijalankan, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas negara yang menganggur untuk memasarkan produk UMKM. 


"Fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," jelasnya.

Menurut Cak Imin, kebijakan itu sejalan dengan PP Nomor 7 tahun 2021, di mana semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal rest area harus 30 persen digunakan untuk UMKM tumbuh.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sistem Satu Data Terintegrasi UMKM bernama Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan menyeluruh bagi 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah sangat besar, tentunya tidak bisa lagi dengan metode konvensional,” tutur Muhaimin.

Melalui digitalisasi tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat lebih mudah mengakses perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk dalam satu platform terpadu.

“Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tegasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya