Berita

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Fasilitas Negara Menganggur Bakal Diserahkan ke UMKM

RABU, 05 NOVEMBER 2025 | 10:24 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Pemerintah berencana mengoptimalkan fasilitas negara yang tidak terpakai untuk mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip redaksi pada Rabu, 5 November 2025. 

Dalam program Pasar 1001 Malam yang akan dijalankan, pemerintah akan memanfaatkan fasilitas negara yang menganggur untuk memasarkan produk UMKM. 


"Fasilitas punya negara yang idle dan memiliki posisi strategis akan diserahkan ke UMKM untuk dikelola. Supaya ada display dan eksibisi serta pemasaran yang efektif buat UMKM kita," jelasnya.

Menurut Cak Imin, kebijakan itu sejalan dengan PP Nomor 7 tahun 2021, di mana semua fasilitas publik, bandara, stasiun, dan terminal rest area harus 30 persen digunakan untuk UMKM tumbuh.

Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurahman mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan sistem Satu Data Terintegrasi UMKM bernama Sapa UMKM. Sistem ini diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat dan menyeluruh bagi 57 juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia.

“Petunjuk dari Pak Presiden untuk segera mempercepat realisasi pembentukan sistem satu data terintegrasi, yaitu Sapa UMKM. Karena jumlah pengusaha mikro, kecil, dan menengah sangat besar, tentunya tidak bisa lagi dengan metode konvensional,” tutur Muhaimin.

Melalui digitalisasi tersebut, pelaku UMKM nantinya dapat lebih mudah mengakses perizinan, pembiayaan, hingga pemasaran produk dalam satu platform terpadu.

“Insya Allah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya