Berita

Pelantikan Presiden Soeharto usai Tragedi 1965. (Foto: Dokumentasi Kemlu)

Politik

Penyintas 1965: Soeharto Tak Pantas jadi Pahlawan Nasional

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto terus disuarakan oleh para penyintas Peristiwa 1965. 

Salah satunya datang dari Utati, korban langsung yang pernah ditahan selama 11 tahun di Penjara Wanita Bukit Duri.

“Saya bilang tidak pantas kalau bapak presiden kedua kita itu diangkat menjadi pahlawan nasional,” tegas Utati kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 November 2025. 


Ia lantas menceritakan bagaimana dirinya bersama tahanan perempuan lainnya harus berjuang bertahan hidup di balik jeruji besi selama lebih dari satu dekade.

“Kami yang ada di situ jelas tidak mau mati konyol tapi berusaha untuk bertahan bisa hidup keluar dengan akal yang masih waras,” ujarnya.

Selama di tahanan, Utati menyebut tak ada tahanan yang meninggal dunia, kecuali satu orang karena sakit. Namun, setelah dibebaskan, ia mengaku belum benar-benar merasakan kebebasan.

“Saya tidak bisa mengatakan bebas ya, karena sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul. Kecuali ada dukungan-dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan teman-teman lain yang sangat peduli dengan kami,” tuturnya.

Usai Reformasi 1998, Utati baru berani bertemu dengan mantan tahanan politik dan berkumpul kembali. Sebelumnya, kehidupan mereka dibatasi oleh berbagai aturan diskriminatif, termasuk label “tidak bersih lingkungan”.

“Mungkin paling menyakitkan ya untuk saya, karena ada "bersih lingkungan". Bersih lingkungan itu anak kami, kami yang ditahan langsung, anak kami, cucu kami itu dianggap tidak bersih lingkungan. Larangannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu,” ungkapnya.

Meski sudah pulang dari penjara, ia mengaku masih diawasi oleh aparat. 

“Setiap gerak kami itu diawasi, karena mau pergi ke luar kota harus lapor, dan lain sebagainya, banyak hal,” kenang Utati.


Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya