Berita

Pelantikan Presiden Soeharto usai Tragedi 1965. (Foto: Dokumentasi Kemlu)

Politik

Penyintas 1965: Soeharto Tak Pantas jadi Pahlawan Nasional

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 19:49 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Penolakan terhadap wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden kedua RI Soeharto terus disuarakan oleh para penyintas Peristiwa 1965. 

Salah satunya datang dari Utati, korban langsung yang pernah ditahan selama 11 tahun di Penjara Wanita Bukit Duri.

“Saya bilang tidak pantas kalau bapak presiden kedua kita itu diangkat menjadi pahlawan nasional,” tegas Utati kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 4 November 2025. 


Ia lantas menceritakan bagaimana dirinya bersama tahanan perempuan lainnya harus berjuang bertahan hidup di balik jeruji besi selama lebih dari satu dekade.

“Kami yang ada di situ jelas tidak mau mati konyol tapi berusaha untuk bertahan bisa hidup keluar dengan akal yang masih waras,” ujarnya.

Selama di tahanan, Utati menyebut tak ada tahanan yang meninggal dunia, kecuali satu orang karena sakit. Namun, setelah dibebaskan, ia mengaku belum benar-benar merasakan kebebasan.

“Saya tidak bisa mengatakan bebas ya, karena sampai sekarang pun saya belum merasakan kebebasan itu betul-betul. Kecuali ada dukungan-dukungan dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan teman-teman lain yang sangat peduli dengan kami,” tuturnya.

Usai Reformasi 1998, Utati baru berani bertemu dengan mantan tahanan politik dan berkumpul kembali. Sebelumnya, kehidupan mereka dibatasi oleh berbagai aturan diskriminatif, termasuk label “tidak bersih lingkungan”.

“Mungkin paling menyakitkan ya untuk saya, karena ada "bersih lingkungan". Bersih lingkungan itu anak kami, kami yang ditahan langsung, anak kami, cucu kami itu dianggap tidak bersih lingkungan. Larangannya banyak, nggak boleh ini, nggak boleh itu,” ungkapnya.

Meski sudah pulang dari penjara, ia mengaku masih diawasi oleh aparat. 

“Setiap gerak kami itu diawasi, karena mau pergi ke luar kota harus lapor, dan lain sebagainya, banyak hal,” kenang Utati.


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya