Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan. 

Dalam pidatonya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Prabowo menyebut pihaknya telah mempelajari secara seksama terkait polemik Whoosh dan tidak menemukan ada masalah berarti. 

“Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari, masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo di hadapan masyarakat yang hadir dalam acara peresmian.  


Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar tidak cemas terhadap pembiayaan proyek tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk menanggung proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. mungkin ada pihak pihak yang ga tau dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya," tegas Prabowo. 

Lebih lanjut Prabowo berkomitmen mengumpulkan kekayaan negara yang dicuri dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya pada proyek Whoosh. 

"Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat," kata Prabowo. 

Utang Kereta Cepat Whoosh adalah sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah ini membengkak dari perkiraan awal karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai sekitar Rp19,8 triliun. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta Whoosh. 

Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya