Berita

Presiden Prabowo Subianto (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Politik

Prabowo Tegaskan Whoosh Tidak Bermasalah, Negara Sanggup Bayar

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 13:10 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh tidak menghadapi persoalan serius terkait pembiayaan. 

Dalam pidatonya di peresmian Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa, 4 November 2025, Prabowo menyebut pihaknya telah mempelajari secara seksama terkait polemik Whoosh dan tidak menemukan ada masalah berarti. 

“Gak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari, masalahnya tidak ada masalah. Saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” ujar Prabowo di hadapan masyarakat yang hadir dalam acara peresmian.  


Prabowo meminta masyarakat dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) agar tidak cemas terhadap pembiayaan proyek tersebut. Menurutnya, Indonesia merupakan negara yang memiliki kemampuan untuk menanggung proyek strategis seperti Whoosh.

“Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya. Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. mungkin ada pihak pihak yang ga tau dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Jadi tenang-tenang aja, bangsa kita kuat, kaya," tegas Prabowo. 

Lebih lanjut Prabowo berkomitmen mengumpulkan kekayaan negara yang dicuri dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya pada proyek Whoosh. 

"Saya tidak akan ragu bersama tim saya kita buktikan kita akan menghemat, menyelamatkan, mencari semua sumber kekayaan dan kelola dan kembalikan ke rakyat," kata Prabowo. 

Utang Kereta Cepat Whoosh adalah sekitar Rp116 triliun, dengan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB). Jumlah ini membengkak dari perkiraan awal karena pembengkakan biaya (cost overrun) yang mencapai sekitar Rp19,8 triliun. 

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta Whoosh. 

Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Populer

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

OKI Kecam Serangan Houthi ke Makkah dan Madinah

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:17

Jakarta Running Festival Jadi Role Model Ajang Lari Nasional

Minggu, 25 Oktober 2026 | 10:01

Carbon Capture di Petrokimia Gresik Berpeluang Kurangi Impor Soda Ash

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:47

KPK Bantah Kembali Sita Uang Rp40 Juta dari Salah Satu PCNU Terkait Muktamar NU

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:27

Mantan Panglima TNI Pertama dari Angkatan Laut Widodo AS Wafat

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:12

Aksi Iklim Lintas Iman Desak Siklus Karhutla Tahunan Segera Diputus

Minggu, 25 Oktober 2026 | 09:02

Akuisisi Saham BYAN Haji Isam Sejalan dengan UU Minerba

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:44

Bill Gates: AI Bisa Picu Gejolak Ekonomi dan Sosial Selama 20 Tahun

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:43

Kehadiran Kopdes Bawa Harapan untuk Ekonomi Desa

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:19

Pesantren Didorong Ikut Terlibat dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 25 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya