Berita

Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri, Irjen Nunung Syaifuddin dalam acara FGD di Jakarta Selatan, Selasa, 4 November 2025 (Foto: Polri TV)

Presisi

300 Lebih Anak Terlibat Demo Ricuh di Sejumlah Daerah

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 12:56 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Sebanyak 332 anak terlibat dalam aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di berbagai wilayah Indonesia beberapa waktu lalu. Data tersebut merupakan akumulasi dari 11 kepolisian daerah (polda)di seluruh Indonesia.

Wakil Kepala Bareskrim Polri, Irjen Nunung Syaifuddin, mengungkapkan hal itu dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Sinergi Antar Lembaga untuk Perlindungan Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Jakarta Selatan, Selasa 4 November 2025. 

 “Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri hingga 3 November 2025 mencatat ada 332 anak yang terlibat dalam kasus kerusuhan saat aksi unjuk rasa di 11 polda di seluruh Indonesia,” ujar Nunung.


Dari jumlah tersebut, Polda Jawa Timur mencatat angka tertinggi dengan144 anak, disusul Polda Jawa Tengah sebanyak 77 anak, Polda Metro Jaya 36 anak, Polda Jawa Barat 34 anak. Sementara sisanya tersebar di DIY, NTB, Lampung, Kalbar, Sulsel, Bali, dan Sumsel.

Nunung menjelaskan, dari total anak yang terlibat itu, sebanyak 160 anak telah menjalani diversi, 37 anak ditangani dengan pendekatan restoratif justice, 28 anak masih berada pada tahap I (berkas awal), 73 anak pada tahap II, dan 34 anak sudah dinyatakan P21 (berkas lengkap).

Lebih memprihatinkan lagi, lanjut Nunung, lebih dari 90 persen anak yang terlibat merupakan pelajar SMP hingga SMK, bahkan ada yang masih mengikuti program kejar paket atau praktik kerja lapangan.

Saat pemeriksaan, sebagian besar anak mengaku tidak berniat melakukan tindakan kriminal, tetapi ikut-ikutan karena terprovokasi dan termobilisasi massa.

FGD yang dihadiri berbagai pihak, mulai dari Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Komnas HAM, KPAI, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil, digelar untuk merumuskan langkah bersama menghadapi persoalan ini.

Tujuan utamanya adalah menyatukan strategi dan membangun peta nasional dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

“Semoga FGD ini menghasilkan rekomendasi strategis yang aplikatif dan menjadi pijakan kuat bagi kita semua untuk memperkokoh sistem perlindungan anak di Indonesia,” tutup Nunung.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Bursa Asia Merah, Kospi Anjlok 1,57 Persen

Selasa, 17 November 2026 | 08:30

Robert Pattinson Resmi Jadi James Bond Baru, Buka Babak Anyar Agen 007

Selasa, 17 November 2026 | 08:24

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi, Pasar Antisipasi Kenaikan Suku Bunga The Fed

Selasa, 17 November 2026 | 08:15

Wall Street Anjlok Jelang Laporan Keuangan Nvidia

Selasa, 17 November 2026 | 07:56

STOXX 600 dan DAX Terkoreksi, Investor Waspadai Prospek AI

Selasa, 17 November 2026 | 07:45

Nasaruddin Umar: Santriwati Harus Berani Bercita-cita Tinggi

Selasa, 17 November 2026 | 07:14

Xi Jinping, Trump, dan Putin akan Bertemu di China, Ini Isu yang Dibahas

Selasa, 17 November 2026 | 07:03

Sejak "Dilecehkan" Nusron, KPK Semakin Melempem

Selasa, 17 November 2026 | 06:42

Dinasti Politik Jokowi Rapuh

Selasa, 17 November 2026 | 06:21

Pigura Gibran

Selasa, 17 November 2026 | 06:09

Selengkapnya