Berita

Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, dalam diskusi virtual bertajuk "Whoosh: Proyek Sosial, Politik, Bisnis, atau Lahan Korupsi" (Foto: Youtube Insan Cita)

Politik

Pakar Ungkap Pelanggaran Tata Kelola di Balik Proyek Kereta Cepat Whoosh

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, atau yang kini dikenal sebagai Whoosh, yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo, terus mendapat sorotan dan kriikan.  

Pakar Kebijakan Publik, Agus Pambagio, bahkan menyoroti adanya dugaan pelanggaran serius dalam tata kelola negara.

Hal ini ia ungkapkan dalam sebuah diskusi daring bertajuk "Whoosh: Proyek Sosial, Politik, Bisnis, atau Lahan Korupsi" yang diadakan oleh Forum Guru Besar dan Doktor Insan Cita pada Senin malam, 3 November 2025.


"Persoalan buat saya sebagai yang aktif di kebijakan, ada pelanggaran tata kelola bernegara di sini," ujar Agus, dikutip dari tayangan ulang diskusi tersebut.

Agus mengaku memiliki riwayat diskusi langsung dengan Presiden Jokowi terkait proyek ini. Ia dipanggil oleh Jokowi setelah Ignasius Jonan diberhentikan dari jabatan Menteri Perhubungan kala itu. Pemanggilan ini terjadi karena Agus saat itu sangat vokal di media mengkritik keputusan pengalihan investasi proyek Whoosh dari Jepang ke Tiongkok.

Agus menceritakan bahwa saat bertemu, ia telah menyampaikan semua kekhawatiran yang kini menjadi kenyataan.

"Karena saya cerewet sekali di media saat itu, saya dipanggil setelah Pak Jonan dipecat. Saya karena bukan pejabat, Presiden kan tidak bisa memecat," kata Agus.

"Saya bilang, semua yang terjadi sekarang itu adalah sudah saya sampaikan ke Presiden waktu dia cerita," sambungnya menjelaskan.

Menurut Agus, pengalihan mega proyek yang diinisiasi Jokowi ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran karena dinilai tidak etis dan melanggar tata kelola.

"Yaitu barang orang (Jepang) diserahkan (ke China) ini kayak plagiat, yang menurut saya tidak elok. Ketika saya tanya, kenapa harus China? Karena Jepang sulit, itu pakai G to G. (Saya bilang) Pak, kan ini sudah ditandatangan ini sebundel proyek infrastruktur, ditandatangani oleh Pak Presiden kala itu, jadi tidak baik kalau itu," ungkapnya.

"(Tapi Jokowi bilang) tidak, karena China ini lebih mudah. Saya bilang, Pak, Jepang itu sulit di awal, tapi pas berjalan biasanya mudah seperti contohnya MRT, kalau China kebalikan," papar Agus. 

Meskipun kritik tersebut telah disampaikan langsung, proyek Whoosh tetap berjalan dengan investasi dari Tiongkok. "Tapi ya sudah, itu terjadi, sampai sekarang," tutup Agus, menggarisbawahi kekecewaannya terhadap proses pengambilan keputusan tersebut.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Selain Anak Buah Nusron, KPK Benarkan Tangkap Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 00:25

Laut Bukan Tempat untuk Mati

Selasa, 15 September 2026 | 00:01

APKARINDO Perjuangkan Ksejahteraan Petani hingga Kejayaan Karet Rakyat

Senin, 14 September 2026 | 23:42

Anak Buah Nusron Kena OTT KPK Terkait Pengurusan HGB Summarecon

Senin, 14 September 2026 | 23:22

DPR Soroti Usia Kapal dan Kepatuhan Aturan Impor dalam Tragedi Virgo Transport 8

Senin, 14 September 2026 | 23:02

Pemerintah Bahu Membahu Cegah Karhutla Masuk Zona Inti IKN

Senin, 14 September 2026 | 23:01

Pemilik Laundry Sukses Kembangkan Usaha dari Mekaar jadi BRILink Agen

Senin, 14 September 2026 | 22:38

OTT KPK Makin Mengerucut, Fahd A Rafiq hingga Bos Summarecon Dikabarkan Terjaring

Senin, 14 September 2026 | 22:37

Ketua KPK Benarkan OTT Pejabat ATR/BPN, Daftar Nama Belum Diungkap

Senin, 14 September 2026 | 21:59

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

Selengkapnya