Berita

Ketua Umum Projo, Budi Arie. (Antara)

Politik

Projo Sulit Lolos Parlemen Jika Jadi Partai

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 11:25 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Pengamat politik Adi Prayitno menilai wajar jika Projo hingga kini belum bertransformasi menjadi partai politik. Menurutnya, ada kerumitan mendasar yang membuat relawan politik sulit menapaki jalur formal politik elektoral.

“Secara teori dan prinsip, relawan politik itu bagus. Mereka bisa menggarap hal-hal yang selama ini tidak dilakukan oleh partai politik,” ujar Adi lewat kanal Youtube miliknya, Selasa, 4 November 2025.

Namun, persoalan muncul ketika relawan dikaitkan dengan kepentingan politik elektoral. Adi menilai, kekuatan politik relawan seperti Projo sulit diukur secara nyata.


“Kalau mau mengukur kekuatan partai politik kan gampang, lihat apakah lolos parlemen. Tapi bagaimana cara mengukur kekuatan relawan politik seperti Projo? Jumlah anggotanya berapa, partisipatorisnya berapa? Ini yang saya sebut rancu,” jelasnya.

Menurut Adi, partai politik punya instrumen yang jelas untuk menilai kekuatan, yakni keterwakilan di parlemen, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Sedangkan relawan tidak memiliki tolok ukur serupa.

“Untuk mengukur relawan politik, apakah mereka solid dan punya mesin yang kredibel untuk memenangkan pertarungan, itu rumit,” katanya.

Adi menduga, kerumitan inilah yang membuat Projo berhati-hati untuk berubah menjadi partai politik. Selain persoalan struktur dan soliditas, tantangan terbesar adalah lolos dalam kontestasi pemilu.

“Ngajak orang menjadi bagian dari partai, dari struktur politik tertentu, hari ini sangat rumit. Maka sekalipun muncul partai baru tiap pemilu, banyak yang tidak bisa lolos ke parlemen,” ujarnya.

“Mungkin ini yang dipertimbangkan Projo. Kalau jadi partai, jangan-jangan tidak lolos ikut pemilu. Sekalinya ikut, bisa jadi tidak lolos ke parlemen,” tutup Adi Prayitno.



Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya