Pemerhati sosial dan politik Sugiyanto. (Foto: Dokumentasi RMOL)
Masalah banjir di Jakarta bukanlah fenomena baru. Sejak masa kolonial Belanda hingga kini, persoalan banjir di kawasan Kali Ciliwung, rob di bagian utara, serta kiriman air dari wilayah hulu telah menjadi tantangan struktural.
Pemerhati sosial dan politik Sugiyanto mengatakan, dalam penanganan banjir harus dilakukan secara terencana, melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas wilayah, serta memadukan aspek teknis, ekologi, tata ruang, dan regulasi.
"Jadi keliru menuduh kebijakan Gubernur Pramono Anung reaktif dalam menghadapi banjir," kata Sugiyanto melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 4 November 2025.
Menurut Sugiyanto, kritik semacam ini muncul dari sebagian pihak yang tidak memahami konteks kebijakan dan keterbatasan kelembagaan di awal masa pemerintahan.
Dalam masalah banjir di Jakarta, menurut Sugiyanto, faktor penyebabnya sangat beragam. Pertama, banjir disebabkan oleh kiriman air dari wilayah hulu, termasuk dari Bogor, bukan semata-mata akibat curah hujan di Jakarta. Selain itu, pasang air laut (rob) dan intensitas curah hujan yang tinggi di wilayah Jakarta juga turut memperburuk kondisi genangan.
Upaya antisipasi yang dilakukan secara umum, meliputi pembukaan pintu air agar aliran lebih lancar. Tidak hanya itu, langkah cepat untuk mengaktifkan seluruh unit pompa di berbagai titik rawan genangan juga menjadi hal penting.
Selain itu, pelaksanaan modifikasi cuaca untuk mengendalikan potensi hujan ekstrem yang dapat memperbesar risiko banjir juga termasuk bagian dari strategi pengendalian banjir.
Dalam konteks tersebut, sambung Sugiyanto, Pramono pernah menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh dilakukan secara parsial. Semua pihak harus bekerja sama secara lintas sektor dan lintas wilayah.
"Pernyataan ini menunjukkan bahwa Pramono memahami persoalan banjir secara komprehensif, dengan mengedepankan konsep antisipasi jangka panjang, bukan tindakan dadakan atau sekadar bersifat reaktif," pungkas Sugiyanto.
