Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Ray Rangkuti:

Pemberangus Demokrasi Tak Pantas Peroleh Gelar Pahlawan Nasional

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengaku pasrah apabila pemerintah benar-benar menganugerahkan pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya," kata Ray dikutip Selasa 4 November 2025.

Karena, kata Ray, pemerintah sepertinya ingin menjadikan seseorang yang terlibat berbagai masalah era Orde Baru alias Orba, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pelanggar HAM di masa lalu, sebagai teladan masyarakat.


"Soeharto pernah disebut menyuburkan KKN. Di eranya juga terjadi pelanggaran HAM yang massif dan demokrasi yang diberangus," kata Ray.

Sebelumnya, Ray mempertanyakan pernyataan politisi Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum berdamai dengan sejarah kelam Soeharto memimpin negara selama puluhan tahun. 

Diketahui, elite PDIP ingin mengingatkan bahwa jangan sesekali meninggalkan sejarah alias Jas Merah. Ini bukan soal berdamai tapi jangan melupakan. Tidak hanya Bung Karno yang mengingatkan soal demikian, Gus Dur pun bilang "Forgive your enemies, but don’t forget their mistakes."

"Jadi, semboyan Jas Merah ini penting sebagai pengingat yang dulu pernah di fase otoriterisme, dan pada 1998 memasuki demokratisasi," kata Ray.

"Jadi PSI harus tahu itu, hanya karena reformasi Jokowi bisa mencapai posisi jadi presiden. Kok sekarang mau melupakan sejarah kelam dan menganggap pengorbanan rakyat sebagai hal biasa untuk kediktatoran Soeharto ketika itu," sambungnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

DPR Minta TVRI Maksimalkan Siaran Piala Dunia hingga Pelosok Negeri

Jumat, 30 Januari 2026 | 12:12

Budisatrio Dinilai Tepat Gantikan Sugiono di Kementerian Luar Negeri

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:53

KPK Kembali Periksa Lima Pejabat Pemkab Bekasi Terkait Kasus Suap Ijon Bupati Ade Kuswara

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:47

Trump: Putin Setuju Tahan Serangan ke Ukraina Selama Musim Dingin Ekstrem

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:29

Lonjakan Harga Emas Diprediksi Tembus Rp4,2 Juta Akhir Tahun

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:16

Pasar Minyak Masih Bergejolak Tanggapi Rencana AS Serang Iran

Jumat, 30 Januari 2026 | 11:08

Bawang Putih Impor Bakal Masuk Pasar, Kemendag Targetkan Harga Jinak Sebelum Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:50

Saham Nokia Anjlok, Ketua Dewan Komisaris Mengundurkan Diri

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:20

Buntut Kasus Hogi Minaya, Kapolresta Sleman Dinonaktifkan

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:01

Rapat Pleno Tetapkan Gus Yahya Kembali Pimpin NU

Jumat, 30 Januari 2026 | 10:01

Selengkapnya