Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Ray Rangkuti:

Pemberangus Demokrasi Tak Pantas Peroleh Gelar Pahlawan Nasional

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengaku pasrah apabila pemerintah benar-benar menganugerahkan pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya," kata Ray dikutip Selasa 4 November 2025.

Karena, kata Ray, pemerintah sepertinya ingin menjadikan seseorang yang terlibat berbagai masalah era Orde Baru alias Orba, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pelanggar HAM di masa lalu, sebagai teladan masyarakat.


"Soeharto pernah disebut menyuburkan KKN. Di eranya juga terjadi pelanggaran HAM yang massif dan demokrasi yang diberangus," kata Ray.

Sebelumnya, Ray mempertanyakan pernyataan politisi Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum berdamai dengan sejarah kelam Soeharto memimpin negara selama puluhan tahun. 

Diketahui, elite PDIP ingin mengingatkan bahwa jangan sesekali meninggalkan sejarah alias Jas Merah. Ini bukan soal berdamai tapi jangan melupakan. Tidak hanya Bung Karno yang mengingatkan soal demikian, Gus Dur pun bilang "Forgive your enemies, but don’t forget their mistakes."

"Jadi, semboyan Jas Merah ini penting sebagai pengingat yang dulu pernah di fase otoriterisme, dan pada 1998 memasuki demokratisasi," kata Ray.

"Jadi PSI harus tahu itu, hanya karena reformasi Jokowi bisa mencapai posisi jadi presiden. Kok sekarang mau melupakan sejarah kelam dan menganggap pengorbanan rakyat sebagai hal biasa untuk kediktatoran Soeharto ketika itu," sambungnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya