Berita

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti (Foto: Dokumentasi RMOL)

Politik

Ray Rangkuti:

Pemberangus Demokrasi Tak Pantas Peroleh Gelar Pahlawan Nasional

SELASA, 04 NOVEMBER 2025 | 03:40 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti mengaku pasrah apabila pemerintah benar-benar menganugerahkan pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

"Jika iya begitu, biarlah mereka melakukannya," kata Ray dikutip Selasa 4 November 2025.

Karena, kata Ray, pemerintah sepertinya ingin menjadikan seseorang yang terlibat berbagai masalah era Orde Baru alias Orba, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan pelanggar HAM di masa lalu, sebagai teladan masyarakat.


"Soeharto pernah disebut menyuburkan KKN. Di eranya juga terjadi pelanggaran HAM yang massif dan demokrasi yang diberangus," kata Ray.

Sebelumnya, Ray mempertanyakan pernyataan politisi Solidaritas Indonesia (PSI) yang menyebut bahwa elite Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum berdamai dengan sejarah kelam Soeharto memimpin negara selama puluhan tahun. 

Diketahui, elite PDIP ingin mengingatkan bahwa jangan sesekali meninggalkan sejarah alias Jas Merah. Ini bukan soal berdamai tapi jangan melupakan. Tidak hanya Bung Karno yang mengingatkan soal demikian, Gus Dur pun bilang "Forgive your enemies, but don’t forget their mistakes."

"Jadi, semboyan Jas Merah ini penting sebagai pengingat yang dulu pernah di fase otoriterisme, dan pada 1998 memasuki demokratisasi," kata Ray.

"Jadi PSI harus tahu itu, hanya karena reformasi Jokowi bisa mencapai posisi jadi presiden. Kok sekarang mau melupakan sejarah kelam dan menganggap pengorbanan rakyat sebagai hal biasa untuk kediktatoran Soeharto ketika itu," sambungnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya