Projo Dipelihara Buat Ngamen Politik

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, secara terbuka meminta restu kepada para relawannya untuk bergabung ke Partai Gerindra. Pernyataan itu disampaikan saat Kongres ke-III Projo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 November 2025.

Langkah Budi Arie tersebut langsung menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, yang menilai fenomena itu bukan hal baru di dunia politik relawan.

“Ormas relawan Pilpres itu sebenarnya hanya tangga bagi ketum dan sekjennya untuk dapat kompensasi politik. Pilpresnya sudah selesai, organisasinya terus dipelihara untuk jadi alat ngamen,” sindir Islah lewat akun X miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

Menurutnya, pola semacam itu sudah sering terjadi dari satu Pilpres ke Pilpres berikutnya. Para anggota relawan hanya dijadikan “pemandu sorak”, sementara para elite puncak organisasi akhirnya mendapatkan posisi kekuasaan.

“Dari Pilpres ke Pilpres, anggotanya tetap jadi pemandu sorak, elitnya jadi pejabat,” tegas Islah.

Diketahui, Budi Arie kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Projo untuk periode 2025–2030 dalam kongres yang digelar pada Minggu, 2 November 2025. 

Mantan Menteri Koperasi itu telah memimpin Projo sejak pertama kali dibentuk pada 2013, sebagai mesin sukarelawan pemenangan Joko Widodo di Pilpres 2014, dan kembali aktif pada Pilpres 2019.

Kini, dengan langkah politik baru menuju Gerindra, arah perjuangan Projo pun kembali menjadi sorotan. Apakah akan tetap menjadi wadah relawan, atau justru berubah menjadi kendaraan politik baru di bawah sayap partai besar.