Berita

Ilustrasi peserta didik

Nusantara

Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat Ikhtiar Prabowo Wujudkan Pemerataan Pendidikan

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Founder Indonesia Policy Review (IPR) Aliza Gunado menyoroti langkah pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan nasional melalui dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat.

Menurut Aliza, dua program ini menjadi bentuk komitmen nyata Presiden dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan, baik bagi anak-anak cerdas berbakat maupun mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu.

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat adalah strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi carut-marut dunia pendidikan saat ini agar ada konsentrasi pendidikan pada siswa cerdas bertalenta dan pada anak-anak terlantar tak bersekolah,” ujar Aliza kepada redaksi, Senin, 3 November 2025.


Aliza menjelaskan, program Sekolah Garuda didesain untuk menampung siswa-siswa berprestasi yang membutuhkan pendidikan khusus dan berkualitas tinggi. Ia mengutip data dari situs Kemenditisaintek yang menyebutkan bahwa hingga tahun 2029, pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda baru.

“Pada tahun 2025 akan dibangun empat sekolah dengan target mulai beroperasi di tahun ajaran 2026/2027. Lalu akan terbentuk 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029. Ini sekolah elit lah. Bagus aja. Mudahan berhasil,” kata Aliza.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat diarahkan bagi anak-anak dari keluarga ekstrem miskin agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak. Hingga saat ini 165 Sekolah Rakyat telah beroperasi dengan total lebih dari 15.000 siswa.

Kendati demikian, Aliza mengingatkan agar perhatian pemerintah tidak hanya terfokus pada dua program unggulan tersebut. Ia menekankan pentingnya perbaikan menyeluruh pada sekolah-sekolah negeri di seluruh Indonesia yang masih kekurangan fasilitas dan ruang belajar.

“Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat memang penting, tapi jangan lupa masih ada puluhan juta siswa di sekolah negeri yang juga menanti perubahan nyata dari pemerintah,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang memantau kebijakan publik, IPR berkomitmen untuk terus mengawal implementasi program-program pendidikan agar tepat sasaran dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya