Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi (Dokumen Okta)

Politik

Penambahan Dua Komando Armada TNI AL Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Laut Indonesia

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 13:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menambah dua Komando Armada (Koarmada) baru yang akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Ambon, Maluku, mendapat dukungan dari DPR. 

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala, Dewi mengatakan,  langkah tersebut merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat pertahanan dan keamanan laut nasional, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan.

“Laut kita sangat luas, sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan. Keamanan dan pertahanannya harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung penuh rencana penambahan dua Koarmada baru yang akan memperkuat kehadiran dan kesiapsiagaan TNI AL di wilayah laut Indonesia,” ujar Okta kepada wartawan di Jakarta, Senin, 3 November 2025. 


Okta menilai pembentukan Koarmada tambahan di Kalimantan Timur dan Ambon akan memperluas jangkauan operasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan laut di kawasan tengah dan timur Indonesia.

“Dengan adanya penambahan Koarmada, diharapkan keamanan dan pertahanan laut kita akan semakin kuat, terutama di wilayah timur yang rawan terhadap berbagai potensi ancaman,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) laut agar sejalan dengan pengembangan struktur organisasi TNI AL tersebut. Ia berharap penguatan Koarmada diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista laut, baik kapal, radar, maupun sistem pengawasan maritim lainnya. Menurutnya, armada yang kuat harus didukung peralatan yang modern dan tangguh. 

Legislator PAN ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan laut dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), dan kejahatan lintas batas lainnya, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

“Presiden kemarin sudah menegaskan dalam pidatonya di KTT APEC tentang ancaman non-tradisional yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Pasifik . Jalur laut masih menjadi salah satu jalur utama penyelundupan barang dan orang secara ilegal. Karena itu, kita perlu memperkuat sistem pengawasan laut kita,” kata Okta.

Okta pun memberikan apresiasi atas kinerja TNI AL yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 10 kilogram sabu-sabu di Pelabuhan Tanjung beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa angkatan laut Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman nyata di lapangan.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan  memberikan dukungan agar penguatan TNI AL, termasuk pembentukan dua Koarmada baru ini, dapat terlaksana dengan baik demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

“Kami di Komisi I siap mengawal agar laut Indonesia benar-benar menjadi benteng kedaulatan dan kebanggaan bangsa,” demikian Okta.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Prabowo Desak Bos Batu Bara dan Sawit Dahulukan Pasar Domestik

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Polisi Harus Ungkap Pelaku Serangan Brutal terhadap Aktivis KontraS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 00:10

Aparat Diminta Gercep Usut Penyiraman Air Keras terhadap Pembela HAM

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Prabowo Ingatkan Pejabat: Open House Lebaran Jangan Terlalu Mewah

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:55

Bahlil Tepis Isu Batu Bara PLTU Menipis, Stok Rata-rata Masih 14 Hari

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:38

Purbaya Lapor Prabowo Banyak Ekonom Aneh yang Sebut RI Resesi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:32

Kekerasan Terhadap Pembela HAM Ancaman Nyata bagi Demokrasi

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:12

Setengah Penduduk RI Diperkirakan Mudik Lebaran 2026

Jumat, 13 Maret 2026 | 23:07

Mentan: Cadangan Beras Hampir Lima Juta Ton, Cukup Hingga Akhir Tahun

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:48

Komisi III DPR Minta Dalang Penyerangan Air Keras Aktivis KontraS Dibongkar

Jumat, 13 Maret 2026 | 22:32

Selengkapnya