Berita

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala Dewi (Dokumen Okta)

Politik

Penambahan Dua Komando Armada TNI AL Tingkatkan Efektivitas Pengawasan Laut Indonesia

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 13:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rencana Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk menambah dua Komando Armada (Koarmada) baru yang akan ditempatkan di Kalimantan Timur dan Ambon, Maluku, mendapat dukungan dari DPR. 

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Okta Kumala, Dewi mengatakan,  langkah tersebut merupakan kebijakan strategis dalam memperkuat pertahanan dan keamanan laut nasional, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia merupakan perairan.

“Laut kita sangat luas, sekitar dua pertiga dari wilayah Indonesia adalah lautan. Keamanan dan pertahanannya harus menjadi prioritas utama. Karena itu, saya mendukung penuh rencana penambahan dua Koarmada baru yang akan memperkuat kehadiran dan kesiapsiagaan TNI AL di wilayah laut Indonesia,” ujar Okta kepada wartawan di Jakarta, Senin, 3 November 2025. 


Okta menilai pembentukan Koarmada tambahan di Kalimantan Timur dan Ambon akan memperluas jangkauan operasi serta meningkatkan efektivitas pengawasan laut di kawasan tengah dan timur Indonesia.

“Dengan adanya penambahan Koarmada, diharapkan keamanan dan pertahanan laut kita akan semakin kuat, terutama di wilayah timur yang rawan terhadap berbagai potensi ancaman,” tegasnya.

Ia juga mendorong penguatan alat utama sistem senjata (alutsista) laut agar sejalan dengan pengembangan struktur organisasi TNI AL tersebut. Ia berharap penguatan Koarmada diiringi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas alutsista laut, baik kapal, radar, maupun sistem pengawasan maritim lainnya. Menurutnya, armada yang kuat harus didukung peralatan yang modern dan tangguh. 

Legislator PAN ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan laut dalam menghadapi ancaman non-tradisional seperti penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), dan kejahatan lintas batas lainnya, sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam KTT APEC 2025 di Gyeongju, Korea Selatan.

“Presiden kemarin sudah menegaskan dalam pidatonya di KTT APEC tentang ancaman non-tradisional yang dapat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas kawasan Asia Pasifik . Jalur laut masih menjadi salah satu jalur utama penyelundupan barang dan orang secara ilegal. Karena itu, kita perlu memperkuat sistem pengawasan laut kita,” kata Okta.

Okta pun memberikan apresiasi atas kinerja TNI AL yang berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 10 kilogram sabu-sabu di Pelabuhan Tanjung beberapa waktu lalu. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa angkatan laut Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman nyata di lapangan.

Ia menegaskan bahwa dirinya akan  memberikan dukungan agar penguatan TNI AL, termasuk pembentukan dua Koarmada baru ini, dapat terlaksana dengan baik demi menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

“Kami di Komisi I siap mengawal agar laut Indonesia benar-benar menjadi benteng kedaulatan dan kebanggaan bangsa,” demikian Okta.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya