IPR Tagih Janji Prabowo Renovasi Ribuan Sekolah di Daerah 3T

Presiden Prabowo Subianto diingatkan soal janjinya untuk merenovasi 8.000 sekolah di seluruh Indonesia. Terutama sekolah-sekolah di daerah-daerah  Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat sudah on the track. Jangan lupa memperbaiki 8.000 sekolah di daerah (3 T) yang jauh dari pembangunan, yang secara geografis terletak di bagian terdepan atau terluar Indonesia, dan seringkali mengalami keterbatasan akses karena kondisi geografis yang sulit," ujar Founder Indonesia Policy Review (IPR), Al?za Gunado, kepada redaksi, Senin, 3 November 2025.

Saat ini, ribuan sekolah membutuhkan perbaikan dan penambahan ruang kelas dan bangku belajar agar bisa lebih banyak menampung siswa. Keterbatasan ini justru melahirkan percaloan bangku sekolah, sehingga yang punya uanglah yang mendominasi di sekolah negeri. 

"Padahal sekolah negeri adalah bentuk kehadiran negara untuk memastikan semua anak usia sekolah bisa bersekolah secara gratis. Sedangkan anak dari keluarga mampu sebenarnya bisa memilih bersekolah di sekolah swasta," ujarnya.

Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan ingin memanfaatkan uang sitaan korupsi untuk bangun sekolah dan desa nelayan. 

Hal itu dikatakan Prabowo saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya sebesar Rp13,2 triliun di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, beberapa waktu lalu.
 
IPR juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 tentang korupsi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di sekolah-sekolah yang hingga saat ini terus terjadi dan tidak terkendali menyebabkan turunnya kualitas pendidikan.

"Ini seperti ada pembiaran pembobolan Dana BOS di sekolah-sekolah tanpa peduli dampak dari korupsi terhadap pendidikan siswa," ujarnya.

IPR berharap Presiden Prabowo Subianto memasukan agenda perang melawan korupsi dari kementerian, dinas-dinas sampai sekolah, mengingat pentingnya peningkatan kualitas SDM masa depan.

"Jangan harap kita mampu bersaing dengan negara lain dengan kualitas SDM rendah. Bangsa kita hanya tetap sebagai buruh bahkan budak negara lain kalau kita kalah lama memerangi korupsi dalam dunia pendidikan," tegas Aliza.