Berita

Kereta Cepat Whoosh. (PT. KAI)

Politik

Utang Whoosh dan Pembiayaan IKN Jangan Bebani APBN

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik utang proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan dugaan mark up dikritisi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf.

Ia menegaskan bahwa sejak awal PKS memberikan catatan dan kritik yang konstruktif terhadap proyek tersebut, termasuk menyerukan agar tidak menggunakan dana APBN untuk pelunasan utangnya.

“Ketika program kereta cepat digulirkan, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif, meminta agar pembentukan pansus dilakukan dan dana APBN tidak digunakan. APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” tegasnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi, dikutip Senin, 3 November 2025.


PKS berkomitmen akan terus mengawal agar pemerintah tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

Menurut Muzzammil, Fokus pembangunan harus berpihak pada rakyat banyak, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Almuzzammil.

Selain proyek KCJB, Almuzzammil juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia mengingatkan bahwa banyak pihak, termasuk akademisi dan pakar lingkungan, telah menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” ujarnya.

Almuzzammil menyebut pembangunan IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan. pemerataan sejati harus dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota baru di tengah hutan.



Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

Jaga Energi dan Cairan, Tantangan 14.000 Pelari Maybank Marathon 2026

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:25

Bawa Hasil Riset UGM ke Bursa, SWAP Bidik Dana Segar Rp45 Miliar Lewat IPO\

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:14

BEI Agendakan RUPSLB, Catat Syarat Kehadirannya

Senin, 24 Agustus 2026 | 08:00

Iran Anggap Negara Pendukung Perang Ekonomi AS sebagai Musuh

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:21

ASBI Laporkan Dugaan Penggelapan ke BEI-OJK, Enam Pihak Jadi Terlapor

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:03

Hasil Penelitian Ungkap Air Galon Guna Ulang Tak Berisiko Kanker

Senin, 24 Agustus 2026 | 07:02

Pemuda Katolik NTT Berangkatkan Puluhan Relawan ke Flores

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:42

PAN Launching Lapor PAN dan PANsar Murah

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:27

Pertina Bawa Polemik Legalitas ke PTUN dan PN Jakpus

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:14

TNI AL Berhasil Operasi Patah Tulang Korban Gempa NTT di KRI

Senin, 24 Agustus 2026 | 06:02

Selengkapnya