Berita

Kereta Cepat Whoosh. (PT. KAI)

Politik

Utang Whoosh dan Pembiayaan IKN Jangan Bebani APBN

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 08:46 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Polemik utang proyek Whoosh atau Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dan dugaan mark up dikritisi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Almuzzammil Yusuf.

Ia menegaskan bahwa sejak awal PKS memberikan catatan dan kritik yang konstruktif terhadap proyek tersebut, termasuk menyerukan agar tidak menggunakan dana APBN untuk pelunasan utangnya.

“Ketika program kereta cepat digulirkan, kita di PKS memberikan catatan kritik yang konstruktif, meminta agar pembentukan pansus dilakukan dan dana APBN tidak digunakan. APBN harus difokuskan pada hal-hal prioritas. Hari ini, apa yang kita ingatkan di periode lalu terbukti menjadi perdebatan,” tegasnya lewat keterangan resmi yang diterima redaksi, dikutip Senin, 3 November 2025.


PKS berkomitmen akan terus mengawal agar pemerintah tidak terjebak pada proyek-proyek ambisius dan berbiaya besar yang berisiko tinggi bagi keuangan negara. 

Menurut Muzzammil, Fokus pembangunan harus berpihak pada rakyat banyak, memperkuat fondasi ekonomi nasional, dan memastikan kesejahteraan masyarakat.

“PKS menyerukan agar pelunasan utang kereta cepat jangan sampai menggunakan dana APBN. Pemerintah harus fokus pada sektor prioritas seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat,” imbuh Almuzzammil.

Selain proyek KCJB, Almuzzammil juga menyoroti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dinilai bermasalah sejak awal. Ia mengingatkan bahwa banyak pihak, termasuk akademisi dan pakar lingkungan, telah menyampaikan kritik terhadap proyek tersebut.

“IKN bukan hanya sekadar memindahkan tiang bendera. IKN adalah warisan yang akan kita tinggalkan. Jangan sampai generasi mendatang menanggung beban utang dan kerusakan lingkungan akibat perencanaan yang serampangan,” ujarnya.

Almuzzammil menyebut pembangunan IKN bukanlah solusi pemerataan pembangunan. pemerataan sejati harus dilakukan dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kota-kota menengah dan kecil di seluruh Indonesia, bukan hanya membangun satu kota baru di tengah hutan.



Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

KSP Bocorkan Poin Penting Taklimat Presiden Prabowo

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:30

Pembangunan Huntara Ditarget Rampung Seluruhnya Sebelum Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:25

Rancangan Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme Tuai Kritik

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:23

Safari Ramadan di Tujuh Provinsi, PTPN IV Bahagiakan Anak Yatim

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:01

Pengemis Musiman Eksploitasi Anak Kembali Marak Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 17:00

Ketua Bawaslu Ungkap Kelemahan Norma Penanganan Pelanggaran Pemilu

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:59

Bukan Teladan, Pimpinan DPD Kompak Belum Lapor LHKPN

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:44

Gibran Silaturahmi ke Habib Ali Kwitang Jelang Lebaran

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:31

Guru Honorer Layak Dapat THR

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:22

Ramadan jadi Momentum Edukasi Penggunaan Air dengan Bijak

Kamis, 12 Maret 2026 | 16:17

Selengkapnya