Berita

Joko Widodo alias Jokowi dan Luhut Binsar Pandjaitan di depan Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.(Foto: KAI)

Politik

Jokowi Sulit Lari dari Kasus Whoosh

SENIN, 03 NOVEMBER 2025 | 05:01 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Melihat perkembangan yang begitu cepat dalam beberapa pekan terakhir, kelihatannya mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi akan sangat susah bisa lolos dari jerat hukum. Terutama kasus penggelembungan harga proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung alias Whoosh.

"Kasus dugaan korupsi Whoosh buktinya sudah sangat terang benderang," kata peneliti media dan politik Buni Yani dikutip dari dari akun Facebook pribadinya, Senin 3 November 2025.

Meski begitu, menurut Buni Yani, proses terhadap Jokowi, sangat bergantung pada kemauan politik Presiden Prabowo Subianto.


"KPK menunggu lampu hijau Presiden Prabowo untuk menyeret Jokowi ke meja hijau," kata Buni Yani.

Menurut Buni Yani, skandal dugaan penggelembungan anggaran proyek Whoosh menjadi pintu masuk untuk menyingkap tabir dugaan korupsi selama 10 tahun Jokowi berkuasa secara serampangan dan ugal-ugalan. 

"Tanpa kemauan yang kuat untuk menegakkan akuntabilitas publik, Indonesia akan terus terjerembap ke dalam kubangan lumpur keterbelakangan," pungkas Buni Yani.

KPK mengungkapkan sudah melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Whoosh yang terjadi di era pemerintahan Joko Widodo alias Jokowi.

Hal itu diungkapkan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu merespons pernyataan mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang menyebut tidak perlu ada laporan masyarakat bagi KPK untuk mengusut dugaan markup protek Whoosh.

"Saat ini sudah pada tahap penyelidikan," kata Asep kepada wartawan, Senin 27 Oktober 2025.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya