Bawaslu Persilahkan KPK Cek Data Pengadaan Command Center ke BPK

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengecekan data penggunaan anggaran ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait pengadaan command center dan renovasi kantor.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menerangkan, pihaknya telah dilakukan audit oleh BPK termasuk untuk pengadaan command center dan juga renovasi gedung kantor Bawaslu RI di Thamrin, Jakarta Pusat.

"Nanti KPK bisa cek di BPK, bisa aja kan, sesama penyelenggara negara," ujar Bagja kepada Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Minggu, 2 November 2025.

Dia mengungkapkan, pelaporan Gerakan Arus Bawah Demokrasi (Gabdem) menyertakan data yang tergolong basi, karena BPK telah mengeluarkan status wajar tanpa pengecualian (WTP) atas kerja keuangan Bawaslu RI termasuk soal pengadaan command center.

"Ini kan hal biasa misalnya ada temuan BPK kemudian diperbaiki, ini kan mereka melaporkan in the middle, kalau ga salah, dan datanya juga tidak terlalu akurat, menurut kami," tutur Bagja.

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu RI dua periode itu menilai janggal prlaporan Gabdem soal pengadaan command center dan renovasi gedung kantor Bawaslu RI, karena memuat data-data yang janggal.

"Saya kira ada hal, bukan hanya pengawasan publik. Karena, agak aneh gitu. Tapi ya kita tidak mempersoalkan itu. Ya termasuk pengawasan publik juga Alhamdulillah diawasi," demikian Bagja.