Perdebatan Gelar Pahlawan Soeharto Hal Wajar

Perdebatan mengenai rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, merupakan hal yang wajar. Setiap tokoh besar yang meninggalkan jejak panjang dalam sejarah tentu akan memunculkan beragam pandangan. 

Ada yang menilai dari sisi jasa dan kontribusi, ada pula yang mengingat catatan kontroversial di masa pemerintahannya. Dalam konteks demokrasi, perbedaan pendapat tersebut menjadi bagian penting dari upaya bangsa ini untuk menilai sejarah secara jernih dan proporsional.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani,
mengatakan penolakan dan dukungan merupakan perbedaan pendapat yang wajar. Namun, perlu dilihat secara arif bahwa Presiden Soeharto sudah memimpin dan mengabdi lebih dari 30 tahun untuk Tanah Air.

mengatakan penolakan dan dukungan merupakan perbedaan pendapat yang wajar. Namun, perlu dilihat secara arif bahwa Presiden Soeharto sudah memimpin dan mengabdi lebih dari 30 tahun untuk Tanah Air.

"NasDem sepakat untuk memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto. Enggak ada masalah," kata Irma lewat keterangan resmi yang dikutip redaksi di Jakarta, Minggu, 2 November 2025.

Menurut Irma, tidak ada pemimpin yang akan paripurna di mata masyarakat. Akan selalu ada kebaikan serta kesalahan dalam masa kepemimpinan, dan hal itu normal terjadi.

"Tapi kita harus melihat secara arif. Biar bagaimanapun selama memimpin Indonesia banyak juga kebaikan yang sudah diberikan oleh Soeharto kepada bangsa ini. Dan itu tidak boleh dikesampingkan," ujarnya.

Lebih lanjut menurut Irma, semua Presiden Republik Indonesia adalah pilihan rakyat dan sudah membawa Tanah Air menjadi lebih baik. Mulai dari Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, hingga Jokowi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

"Kenapa kita nggak berfikir positif untuk semua pemimpin bangsa. Kalau NasDem sih, janganlah melihat seseorang itu berpikiran sempit, legacy yang ditingalkan itu harus juga dilihat," tandas Irma.