Berita

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Malaysia Ceroboh Salah Sebut Prabowo jadi Jokowi di KTT ASEAN

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lembaga penyiaran nasional Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), mendapat sorotan tajam setelah melakukan blunder serius dalam liputan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. RTM secara keliru menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai bahwa kesalahan itu sangat disayangkan karena dilakukan oleh lembaga penyiaran nasional yang berada di bawah kendali pemerintah Malaysia. Menurutnya, dalam forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, detail kecil seperti nama kepala negara, bendera, atau nama negara adalah hal yang wajib diperhatikan secara seksama.

Master Candidate of Peace and Conflict Studies The University of Queensland itu menilai, kesalahan semacam itu bisa berdampak pada citra Malaysia sebagai tuan rumah forum internasional yang menjunjung tinggi aspek protokoler.


“Sekilas mungkin sepele, tapi itu memengaruhi citra negara tamu dalam menyambut delegasi. Di dalam aktivitas atau forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, Malaysia bisa dianggap abai dan ceroboh, atau mungkin tidak menghargai tamu delegasi yang datang,” ujar Faruq kepada RMOL, Sabtu, 1 November 2025. 

Faruq menambahkan, RTM seharusnya bisa dengan mudah memverifikasi informasi mengenai delegasi Indonesia. “Tinggal googling saja, langsung keluar semua informasinya,” kata dia. Terlebih, insiden yang mirip-mirip dan ‘menyenggol’ Indonesia bukan kali pertama dilakukan oleh Malaysia. Negeri jiran itu pernah melakukan kesalahan serupa dalam konteks acara resmi di ASEAN.

“Dulu tahun 2017 sewaktu Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games, pernah melakukan yang lebih parah, yaitu membuat bendera merah putih terbalik jadi bendera Polandia. Lebih ribut dari ini waktu itu, sampai kedutaan Malaysia di Jakarta didemo oleh massa. Cuma waktu itu pemerintah Indonesia memilih memaafkan,” jelasnya.

Namun begitu, Faruq memperkirakan insiden kali ini juga tidak akan menimbulkan ketegangan serius antara kedua negara. Ia pun meyakini kedua negara tetap mengedepankan harmonisasi.

“Sepertinya kasus ini pun akan berakhir dengan damai. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya relatif harmonis. Ada riak kecil, tapi tidak sampai memicu ketegangan yang lebih besar,” pungkasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya