Berita

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Malaysia Ceroboh Salah Sebut Prabowo jadi Jokowi di KTT ASEAN

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lembaga penyiaran nasional Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), mendapat sorotan tajam setelah melakukan blunder serius dalam liputan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. RTM secara keliru menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai bahwa kesalahan itu sangat disayangkan karena dilakukan oleh lembaga penyiaran nasional yang berada di bawah kendali pemerintah Malaysia. Menurutnya, dalam forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, detail kecil seperti nama kepala negara, bendera, atau nama negara adalah hal yang wajib diperhatikan secara seksama.

Master Candidate of Peace and Conflict Studies The University of Queensland itu menilai, kesalahan semacam itu bisa berdampak pada citra Malaysia sebagai tuan rumah forum internasional yang menjunjung tinggi aspek protokoler.


“Sekilas mungkin sepele, tapi itu memengaruhi citra negara tamu dalam menyambut delegasi. Di dalam aktivitas atau forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, Malaysia bisa dianggap abai dan ceroboh, atau mungkin tidak menghargai tamu delegasi yang datang,” ujar Faruq kepada RMOL, Sabtu, 1 November 2025. 

Faruq menambahkan, RTM seharusnya bisa dengan mudah memverifikasi informasi mengenai delegasi Indonesia. “Tinggal googling saja, langsung keluar semua informasinya,” kata dia. Terlebih, insiden yang mirip-mirip dan ‘menyenggol’ Indonesia bukan kali pertama dilakukan oleh Malaysia. Negeri jiran itu pernah melakukan kesalahan serupa dalam konteks acara resmi di ASEAN.

“Dulu tahun 2017 sewaktu Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games, pernah melakukan yang lebih parah, yaitu membuat bendera merah putih terbalik jadi bendera Polandia. Lebih ribut dari ini waktu itu, sampai kedutaan Malaysia di Jakarta didemo oleh massa. Cuma waktu itu pemerintah Indonesia memilih memaafkan,” jelasnya.

Namun begitu, Faruq memperkirakan insiden kali ini juga tidak akan menimbulkan ketegangan serius antara kedua negara. Ia pun meyakini kedua negara tetap mengedepankan harmonisasi.

“Sepertinya kasus ini pun akan berakhir dengan damai. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya relatif harmonis. Ada riak kecil, tapi tidak sampai memicu ketegangan yang lebih besar,” pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya