Berita

Presiden RI Prabowo Subianto (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)

Politik

Malaysia Ceroboh Salah Sebut Prabowo jadi Jokowi di KTT ASEAN

SABTU, 01 NOVEMBER 2025 | 09:24 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Lembaga penyiaran nasional Malaysia, Radio Televisyen Malaysia (RTM), mendapat sorotan tajam setelah melakukan blunder serius dalam liputan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur. RTM secara keliru menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Joko Widodo (Jokowi).

Pengamat Hubungan Internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Faruq Arjuna Hendroy, menilai bahwa kesalahan itu sangat disayangkan karena dilakukan oleh lembaga penyiaran nasional yang berada di bawah kendali pemerintah Malaysia. Menurutnya, dalam forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, detail kecil seperti nama kepala negara, bendera, atau nama negara adalah hal yang wajib diperhatikan secara seksama.

Master Candidate of Peace and Conflict Studies The University of Queensland itu menilai, kesalahan semacam itu bisa berdampak pada citra Malaysia sebagai tuan rumah forum internasional yang menjunjung tinggi aspek protokoler.


“Sekilas mungkin sepele, tapi itu memengaruhi citra negara tamu dalam menyambut delegasi. Di dalam aktivitas atau forum yang sangat menjunjung tinggi aspek protokoler seperti hubungan antarnegara, Malaysia bisa dianggap abai dan ceroboh, atau mungkin tidak menghargai tamu delegasi yang datang,” ujar Faruq kepada RMOL, Sabtu, 1 November 2025. 

Faruq menambahkan, RTM seharusnya bisa dengan mudah memverifikasi informasi mengenai delegasi Indonesia. “Tinggal googling saja, langsung keluar semua informasinya,” kata dia. Terlebih, insiden yang mirip-mirip dan ‘menyenggol’ Indonesia bukan kali pertama dilakukan oleh Malaysia. Negeri jiran itu pernah melakukan kesalahan serupa dalam konteks acara resmi di ASEAN.

“Dulu tahun 2017 sewaktu Malaysia menjadi tuan rumah SEA Games, pernah melakukan yang lebih parah, yaitu membuat bendera merah putih terbalik jadi bendera Polandia. Lebih ribut dari ini waktu itu, sampai kedutaan Malaysia di Jakarta didemo oleh massa. Cuma waktu itu pemerintah Indonesia memilih memaafkan,” jelasnya.

Namun begitu, Faruq memperkirakan insiden kali ini juga tidak akan menimbulkan ketegangan serius antara kedua negara. Ia pun meyakini kedua negara tetap mengedepankan harmonisasi.

“Sepertinya kasus ini pun akan berakhir dengan damai. Hubungan Indonesia dengan Malaysia dan negara-negara ASEAN lainnya relatif harmonis. Ada riak kecil, tapi tidak sampai memicu ketegangan yang lebih besar,” pungkasnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Kasus Korupsi Kuota Haji Masuk Babak Baru, Gus Yaqut Cs Dilimpahkan ke JPU KPK

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:19

Kericuhan Warnai Kongres VII BM PAN di Banten

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:12

Purbaya Bidik Ekonomi Digital hingga Sektor Informal untuk Dongkrak Penerimaan Pajak

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:10

Trump Sebut Mojtaba Khamenei Nyaris Tumbang, Militer Iran Hancur

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:08

DPR Ingin Rampungkan RUU Perampasan Aset Tahun Ini

Selasa, 14 Juli 2026 | 12:00

JPO Tendean Rusak Berat Ditabrak Truk, Warga Diimbau Gunakan Jalur Alternatif

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Saham Shell Menguat Usai Divestasi Bisnis Energi Terbarukan di India

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:56

Bantah Isu Penolakan, DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Masih Berproses

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:44

BRI Setor Rp19,1 Triliun ke Kas Negara di Kuartal I 2026, Bukukan Kontribusi Pajak Terbesar

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:21

Indonesia Harus Benahi Regulasi dan Insentif untuk Perkuat Filantropi

Selasa, 14 Juli 2026 | 11:19

Selengkapnya