Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menerima delegasi Rusia. (Foto: Tim Eddy Soeparno)
Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno memberikan pembekalan kepada delegasi dari Rusia yang tergabung dalam Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) bersama dengan Universitas Bakrie.
Kehadiran delegasi Rusia ini dalam rangka menemui tokoh- tokoh kunci di Indonesia untuk mendalami isu dan dinamika geopolitik Indonesia, Asia Tenggara dalam hubungannya dengan Rusia.
Delegasi terdiri dari Manajer Senior dari kalangan bisnis, pemerintahan hingga akademisi di Rusia.
Di hadapan 25 orang delegasi yang hadir, Eddy menyampaikan target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen.
"Saat ini Presiden Prabowo memberikan perhatian penuh untuk menggencarkan kembali industrialisasi dan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam kita dengan hilirisasi di berbagai sektor,"
Namun, lebih lanjut Eddy menjelaskan kontribusi sektor industri terhadap PDB justru menurun dari sekitar 32 persen pada awal 1990-an menjadi sekitar 18 persen saat ini.
Penurunan tersebut dipengaruhi oleh masuknya produk-produk murah dari China, pergeseran pelaku usaha yang lebih memilih berdagang dibanding membangun kapasitas manufaktur, serta ketergantungan ekspor terhadap komoditas mentah seperti batubara, kelapa sawit, dan nikel.
Kondisi itu kemudian menjadi tantangan besar Indonesia yang berdampak pada tingginya tingkat pengangguran muda dan dominannya tenaga kerja di sektor informal. Dari sekitar 145 juta tenaga kerja, 60 persen bekerja di sektor informal.
"Karena itu reformasi kebijakan dan deregulasi menjadi agenda penting dalam memperkuat iklim investasi, sekaligus juga memastikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," tuturnya
Tantangan besar lainnya datang dari sisi regulasi. Indonesia memiliki banyak peraturan yang tumpang tindih dan memperlambat proses investasi.
Untuk masuk ke pasar energi dan karbon, investor harus berkoordinasi dengan hingga 16 lembaga pemerintah, mulai dari kementerian koordinator, kementerian teknis, hingga pemerintah daerah.
Pemerintah kini tengah menyederhanakan izin dan memangkas birokrasi agar iklim investasi lebih kompetitif.
Secara khusus, Doktor Ilmu Politik UI ini menjelaskan, kolaborasi MPR dengan berbagai pihak memastikan deregulasi dan terus mendorong reformasi struktural.
"Dalam hal penanganan sampah misalnya saat ini sudah terbit Perpres No.109 yang menjadi dasar kebijakan Waste to Energy sehingga lebih efektif dengan sampah tertangani sekaligus menghasilkan energi terbarukan," pungkasnya.
