Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Demokrat Soroti Kerugian Whoosh: Siapa yang Bayar?

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial, direspons Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Herman menghargai pernyataan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sebab, hal itu sudah dianggap lampau karena dilakukan di masa lalu. 

“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025. 


Namun demikian, Legislator Demokrat itu menyebut bahwa kondisi hari ini menunjukkan bahwa proyek Whoosh terbukti merugi triliunan rupiah. Sehingga, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?” ujarnya. 

Ia berpandangan bahwa negara memang harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional tapi harus meminimalisir potensi kerugian atau losing pada setiap pergerakan moda transportasi yang ada saat ini.

“Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” kata Sekjen DPP Partai Demokrat ini. 

Menurutnya, jika negara akhirnya harus dibebani untuk membayar utang proyek whoosh tersebut, tapi saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan tidak ingin membayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi, siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?” tuturnya.

Atas dasar itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merumuskan skema pembayaran utang proyek Whoosh era Jokowi yang merugi triliunan tersebut.

“Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini?” tandasnya.


Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Laksma TNI Salim Usul Konsep Hybrid Maritime Security dalam Forum CADTE di China

Minggu, 12 Juli 2026 | 00:01

Pengurus Dekranas Diminta Fokus Bina Kualitas Perajin buat Tembus Pasar Global

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:47

Kitab KH Zulfa Mustofa jadi Inspirasi Lanjutkan Tradisi Keilmuan Ulama

Sabtu, 11 Juli 2026 | 23:22

Kasus Korupsi Batu Bara Jangan Cuma Berhenti di Febrie Adriansyah!

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:55

Polri Bareng Jurnalis Trunojoyo Gelar Padel Bhayangkara Cup 2026

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:45

Universitas Bakrie Ajak Pelajar Tingkatkan Kemampuan Komunikasi Digital

Sabtu, 11 Juli 2026 | 22:31

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Purbaya Terbitkan Aturan Baru, Permudah Impor Senjata hingga Bahan Baku Industri Pertahanan

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:42

Kasus Blackout Tanggung Jawab Kementerian ESDM

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:51

Ini Alasan Polri Limpahkan Berkas Perkara Kasus Febrie Adriansyah ke Kejagung

Sabtu, 11 Juli 2026 | 20:20

Selengkapnya