Berita

Anggota Komisi VI DPR Fraksi Demokrat Herman Khaeron. (Foto: RMOL/Faisal Aristama)

Politik

Legislator Demokrat Soroti Kerugian Whoosh: Siapa yang Bayar?

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 14:41 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial, direspons Anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron.

Herman menghargai pernyataan ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Sebab, hal itu sudah dianggap lampau karena dilakukan di masa lalu. 

“Itu fine gitu ya menurut saya. Artinya reasoning apapun untuk terwujudnya ini, ini sudah lewat,” kata Herman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat, 31 Oktober 2025. 


Namun demikian, Legislator Demokrat itu menyebut bahwa kondisi hari ini menunjukkan bahwa proyek Whoosh terbukti merugi triliunan rupiah. Sehingga, harus ada pihak yang bertanggung jawab.

“Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?” ujarnya. 

Ia berpandangan bahwa negara memang harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional tapi harus meminimalisir potensi kerugian atau losing pada setiap pergerakan moda transportasi yang ada saat ini.

“Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?” kata Sekjen DPP Partai Demokrat ini. 

Menurutnya, jika negara akhirnya harus dibebani untuk membayar utang proyek whoosh tersebut, tapi saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan tidak ingin membayar dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

“Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi, siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa?” tuturnya.

Atas dasar itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merumuskan skema pembayaran utang proyek Whoosh era Jokowi yang merugi triliunan tersebut.

“Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini?” tandasnya.


Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya