Berita

Diskusi Publik “1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Yogyakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025 (Foto: Dokumentasi Forum Jurnalis Yogjakarta)

Bisnis

Pakar Bantah Isu Campuran Etanol di Pertalite Penyebab Motor Brebet di Jatim

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 11:25 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Isu mengenai pencampuran etanol 10 persen (E10) pada bahan bakar jenis Pertalite dituding menjadi penyebab utama sejumlah kasus motor 'brebet' hingga mogok massal di beberapa wilayah Jawa Timur, termasuk Bojonegoro, Tuban, dan Lamongan.

Dugaan tersebut dibantah tegas oleh Pakar Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi. Bantahan ini disampaikannya dalam Diskusi Publik “1 Tahun Prabowo–Gibran: Sudah Berdaulatkah Kita Dalam Energi?” yang diselenggarakan Forum Jurnalis Yogyakarta pada Kamis, 30 Oktober 2025.

“Saya rasa enggak benar ya. Jadi yang sekarang ini itu menggunakan E5 sebenarnya bukan Pertalite, tapi Pertamax Green dengan campuran etanol 5 persen. Rencananya akan naik jadi 10 persen. Pertalite saya kira tidak (menggunakan etanol),” tegas Fahmy.


Fahmy melanjutkan, klaim kerusakan pada sejumlah motor setelah mengisi BBM bersubsidi perlu dibuktikan melalui uji laboratorium untuk mengetahui penyebab pastinya.

Meskipun demikian, Fahmy mendukung program pemerintah untuk menerapkan BBM dengan campuran etanol (E10) dalam upaya menuju energi bersih.

Namun, ia juga meminta pemerintah untuk tetap menyediakan BBM tanpa campuran etanol, memastikan konsumen memiliki pilihan.

“Saya mendukung E10, tapi jangan diwajibkan semua BBM dicampur etanol. Jangan sampai konsumen tidak punya pilihan,” kata Fahmy.

Senada dengan Fahmy, Prof. Wahyudi Kumorotomo, Guru Besar Kebijakan Publik UGM, menyatakan bahwa isu campuran etanol pada Pertalite adalah informasi yang menyesatkan.

Bahkan, Wahyudi menduga kuat bahwa isu tersebut berpotensi dimainkan oleh pihak tertentu yang merasa kepentingannya terganggu, terutama pihak yang terlibat dalam rantai impor migas.

“Saya melihat kemungkinan besar itu ada orang-orang yang merasa diganggu kepentingannya di antara mafia gas atau mafia minyak, itu yang kemudian melawan balik. Mereka bisa mengerahkan buzzer, membayar miliaran sehari juga kuat,” ujar Wahyudi.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

PLN Perluas SPKLU Signature Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik

Minggu, 13 September 2026 | 08:21

Pemerintah Didesak Tetapkan Status Darurat Kesehatan Imbas Karhutla

Minggu, 13 September 2026 | 08:01

AntreEV Permudah Antrean SPKLU Lewat PLN Mobile

Minggu, 13 September 2026 | 07:40

Tak Ada Kerusakan Akibat Gempa di Perairan Kepulauan Seribu

Minggu, 13 September 2026 | 07:03

Bisa Pengaruhi Investor, Penegak Hukum Ditantang Adil di Kasus Transfer Pricing

Minggu, 13 September 2026 | 06:51

Inovasi Jebolan Program Pertamuda Pertamina Bantu Nelayan Peroleh Cuan

Minggu, 13 September 2026 | 06:21

Ketika Hukum Terlihat Sedang Mencari Pasal, Bukan Kebenaran

Minggu, 13 September 2026 | 05:47

Nilai Adat Harus Dipegang Teguh dan Diwariskan ke Setiap Generasi

Minggu, 13 September 2026 | 05:16

Budi Daya Lobster Modeling Batam Tembus Pasar Ekspor, Daerah Lain Siap Menyusul

Minggu, 13 September 2026 | 04:43

Strategi Pengusaha Indonesia Hadapi CBAM EU dan IEU-CEPA

Minggu, 13 September 2026 | 04:14

Selengkapnya