Berita

Presiden Prancis Emmanuel Macronssaat kunjungan di Jakarta (Foto: RMOL/Hani Fatunnisa)

Dunia

Popularitas Presiden Macron Melorot ke Rekor Terendah

JUMAT, 31 OKTOBER 2025 | 07:17 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Popularitas Presiden Prancis Emmanuel Macron anjlok ke titik terendah sepanjang masa, dengan tingkat persetujuan publik kini hanya 11 persen, menurut survei terbaru yang diterbitkan Le Figaro pada Kamis, 30 Oktober 2025.

Awal bulan ini, Macron selamat dari upaya pemakzulan meski menghadapi tuduhan sebagai penyebab krisis politik yang kian dalam di Prancis. Selama dua tahun terakhir, pemerintahannya tidak memiliki mayoritas di parlemen, situasi yang berawal dari keputusannya membubarkan Majelis Nasional pada Juni 2024.

Keputusan tersebut, yang muncul setelah kekalahan partainya dalam pemilihan Parlemen Eropa, dinilai sebagai langkah berisiko tinggi yang justru menjadi bumerang. Parlemen kini terpecah dan tidak stabil, membuat banyak agenda legislatif pemerintah terhambat.


Sejak menjabat pada 2017, Macron telah menyaksikan tujuh perdana menterinya mundur satu per satu, mulai dari Edouard Philippe, Jean Castex, hingga Francois Bayrou. Perdana menteri saat ini, Sebastien Lecornu, bahkan sempat mengundurkan diri pada Oktober lalu akibat perpecahan di parlemen terkait rancangan anggaran negara. Ia kemudian diminta kembali menjabat oleh Macron untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Tingkat dukungan 11 persen ini menyamai rekor terendah yang pernah dicapai mantan Presiden Francois Hollande pada akhir 2016, tepat sebelum ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi untuk masa jabatan kedua.

Menurut lembaga survei Verian Group, yang mewawancarai seribu responden, Macron kini sejajar dengan Hollande sebagai presiden Prancis paling tidak populer sejak lembaga survei mulai melacak opini publik pada awal 1970-an.

Penurunan ini juga terlihat konsisten dalam survei sebelumnya. Pada Januari 2025, tingkat kepuasan publik terhadap Macron masih 21 persen. Sebulan lalu, angkanya turun menjadi 15 persen, dengan 80 persen responden menyatakan sudah tidak percaya pada kepemimpinannya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

KPK Temukan Dokumen Pengurusan Perkara Lain di Rumah Ayah Iptu Setya Budi Dias

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22:18

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Boyamin Sebut Ada Dua Brankas Kosong di Rumah Febrie, Ini Respons Kejagung

Rabu, 12 Agustus 2026 | 11:14

UPDATE

DPR: Korporasi Penyebab Karhutla Harus Diberi Sanksi Berat

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 16:22

Pantau Karhutla Riau, Menteri Jumhur Diperlihatkan Inovasi Green Policing

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:22

Tanpa Masker, Prabowo Tinjau Langsung Karhutla di Kalbar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 15:09

Sasar Ribuan Korban Gempa Nagekeo, BHS dan DLU Kirim Bantuan Logistik Hingga Mainan Edukatif

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:57

Karhutla Meluas hingga Permukiman Warga Banjarbaru

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:47

Segel 4 Lahan Konsesi, Menteri LH Bertolak ke Kalimantan Usai Pantau Karhutla Riau

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:29

Efek El Nino dan B50 Bikin Harga CPO Terbang ke Level Tertinggi

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 14:11

Kabut Asap Karhutla Makin Parah, Kabupaten Kotim Hentikan Sekolah Tatap Muka

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:40

Kalah Gugatan Privasi, Pangeran Harry Wajib Bayar Rp317 Miliar

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:24

Aliansi Mahasiswa DIY Soroti Ancaman Perampasan Ruang Hidup di Pracimantoro

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:12

Selengkapnya