Berita

Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera (tengah) di Kantor MUI, Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025. (Foto: RMOL/Ahmad Satryo)

Politik

Mardani Beberkan Tiga Format Wujudkan Kemerdekaan Palestina

KAMIS, 30 OKTOBER 2025 | 16:39 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketua BKSAP DPR Mardani Ali Sera mengusulkan beberapa format untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina.

Hal itu disampaikan Mardani dalam jumpa pers pengumuman gelaran Asia Pacific Dialogue for Palestine di Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jalan Tugu Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025.

"Dari 20 tahun (konflik Palestina-Israel terjadi), ada banyak format (untuk perdamaian)," ujar Mardani. 


Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan dalam draf resolusi berjudul "Deklarasi New York tentang Penyelesaian Damai masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara", terdapat penambahan negara yang mendukung PBB menyatakan Palestina merdeka.

"Format yang pertama, dari 15 (negara) tambah menjadi 21. Karena banyak sekali dari Asia dan Afrika yang belum terwakili di dalam Dewan Keamanan PBB pada referensi penduduk," jelasnya.

Selain itu, terdapat format penyelesaian lainnya yang berupa penghapusan hak veto negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada akhirnya bisa masuk ke format penyelesaian ketiga.

"Format kedua, menghapus veto-nya dan masuk kepada voting. Dan format ketiga tentu beberapa menyarankan, ini semua dihapus kembali kepada one country, one vote," beber Mardani.

Lebih dari itu, Anggota DPR dari Dapil Jakarta Timur ini memandang format-format penyelesaian konflik Palestina-Israel tidak cukup sampai di situ, tetapi juga harus dilanjutkan pada penindakan.

"Tidak akan ada perdamaian tanpa menghukum penjahat dan membantu yang sedang ditindas. Nah, sekarang itu dirasakan. Jadi suaranya makin kuat dan makin banyak yang menjamin," pungkasnya.


Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya