Wamensesneg Janji Sampaikan Langsung Tuntutan Guru Madrasah ke Prabowo

Ribuan guru madrasah dari berbagai organisasi pendidikan Islam menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Kamis, 30 Oktober 2025. 

Mereka menuntut agar pemerintah segera mengangkat guru madrasah swasta menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).

Usai aksi tersebut, perwakilan guru madrasah diterima oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro di Kantor Kementerian Sekretariat Negara pada Kamis siang.

Dalam pertemuan itu, Juri berjanji akan menyampaikan langsung tuntutan para guru kepada Presiden Prabowo Subianto yang saat ini tengah dalam perjalanan menuju Korea Selatan untuk mengikuti KTT APEC. 

“Saya menyampaikan aspirasi yang teman-teman guru madrasah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden,” ujar Juri kepada wartawan. 

Menurut Juri, Presiden Prabowo memiliki komitmen kuat untuk memajukan pendidikan di Indonesia, termasuk madrasah dan sekolah berbasis agama. 

Ia menegaskan bahwa pemerintah bertekad memastikan setiap anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Komitmen Pak Presiden tentang pendidikan itu sudah nyata dan jelas, bahwa tidak boleh ada anak Indonesia yang tidak sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah madrasah, sekolah agama,” ujarnya.

Juri menjelaskan, keterlambatan pengangkatan guru madrasah menjadi PPPK disebabkan oleh sejumlah faktor, mulai dari keterbatasan fiskal daerah hingga kuota yang belum terserap seluruhnya. 

Karena itu, pemerintah membutuhkan waktu untuk menuntaskan kebijakan ini secara bertahap.

“Ya kompleks ya masalahnya karena pengangkatan guru menjadi ASN atau menjadi P3K. Ada masalah keterbatasan fiskal daerah, juga ada masalah kuota yang juga sebelumnya sudah pernah diberikan tetapi masih ada yang belum terserap begitu menjadi ASN atau menjadi P3K,” jelasnya.

Meski begitu, Juri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti tuntutan para guru madrasah secara serius dan transparan. Ia juga menilai wajar jika para guru ingin bertemu langsung dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi mereka.

"Sesuatu yang wajar ketemu presiden, apalagi mereka semua sebenarnya senang dengan presiden,” tutup Juri.