DPR Yakin Sistem Gaji Tunggal Dongkrak Kinerja ASN

Penerapan sistem gaji tunggal (single salary) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme birokrasi di Indonesia.

Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Mohamad Toha mengatakan, kebijakan gaji tunggal akan membawa banyak manfaat bagi peningkatan kinerja ASN dan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Sistem gaji tunggal dapat memberikan penghargaan yang adil dan proporsional terhadap jabatan serta tanggung jawab ASN. Dengan begitu, ASN akan lebih termotivasi untuk bekerja profesional, meningkatkan kinerja, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas,” ujar Toha, kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025. 

Legislator PKB ini menjelaskan, sistem gaji tunggal juga akan membantu mengurangi disparitas penghasilan antara ASN di berbagai instansi dan daerah. 

Dengan adanya kesetaraan tersebut, rasa keadilan di lingkungan ASN akan meningkat, dan kesenjangan struktural dapat ditekan. Selain itu, penerapan sistem gaji tunggal dapat menghemat biaya administrasi serta menyederhanakan proses pengelolaan gaji ASN yang selama ini dianggap kompleks dan berlapis.

“Dengan sistem gaji tunggal, ASN akan menerima penghasilan yang jelas, transparan, dan terukur. Hal ini akan mengurangi peluang praktik korupsi dan nepotisme, serta memperkuat akuntabilitas ASN dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja ASN, karena sistem yang lebih adil akan menumbuhkan loyalitas dan semangat kerja.

Lebih jauh, Toha berharap pemerintah dapat segera mematangkan kajian dan implementasi kebijakan gaji tunggal ini agar transformasi birokrasi menuju aparatur yang profesional, transparan, dan akuntabel benar-benar terwujud.