Berita

Mantan Presiden Jokowi.

Politik

Pembenaran Jokowi soal Whoosh Justru Pertegas Dugaan Korupsi

KAMIS, 30 OKTOBER 2025 | 09:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dinilai membebani keuangan negara akibat besarnya utang yang ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. 

Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri.


Namun, pandangan tersebut mendapat kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai, komentar Jokowi justru menunjukkan adanya upaya mencari pembenaran terhadap kebijakan yang kini sedang disorot publik dan tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

“Pada akhirnya Presiden Jokowi terpancing berkomentar soal kereta cepat. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia antisipasi. Membahayakan siapa? Ya tentu dirinya yang lagi disorot dalam kasus ini,” ujar Rocky lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Rocky menilai, respons Jokowi cenderung defensif, seolah berusaha mencari alasan pembenar terhadap proyek yang kini diwarnai dugaan penyimpangan. 

“Kita bisa baca psikologi Jokowi, mencoba mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran kereta cepat yang sekarang justru sedang diperiksa. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi karena KPK sudah turun tangan,” ujarnya.

Menurut Rocky, isu proyek Kereta Cepat menjadi salah satu sorotan paling efektif terhadap citra Jokowi, bahkan lebih kuat dibanding isu-isu lain yang pernah menyeruak seperti dinasti politik atau ijazah palsu. 

Rocky menegaskan, perdebatan bukan soal penting atau tidaknya transportasi publik, melainkan dugaan adanya mark-up dan potensi penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. 

“Jadi masalahnya bukan keuntungan sosial, tapi kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan. Dugaan mark-up, cash back, dan sebagainya itu yang sedang jadi perhatian,” tegasnya.

Rocky menambahkan, jika Jokowi mulai merasa terganggu, maka mesti dibaca sebagai upayanya untuk menghindar dari sorotan korupsi.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Usut Tuntas Bandara Ilegal di Morowali yang Beroperasi Sejak Era Jokowi

Senin, 24 November 2025 | 17:20

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

UPDATE

Duka Banjir di Sumatera Bercampur Amarah

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:04

DKI Rumuskan UMP 2026 Berkeadilan

Jumat, 05 Desember 2025 | 06:00

PIER Proyeksikan Ekonomi RI Lebih Kuat pada 2026

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:33

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

Kemenhut Cek Kayu Gelondongan Banjir Sumatera Pakai AIKO

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:00

Pemulihan UMKM Terdampak Bencana segera Diputuskan

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:35

Kaji Ulang Status 1.038 Pelaku Demo Ricuh Agustus

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:28

Update Korban Banjir Sumatera: 836 Orang Meninggal, 509 Orang Hilang

Jumat, 05 Desember 2025 | 04:03

KPK Pansos dalam Prahara PBNU

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:17

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Selengkapnya