Berita

Mantan Presiden Jokowi.

Politik

Pembenaran Jokowi soal Whoosh Justru Pertegas Dugaan Korupsi

KAMIS, 30 OKTOBER 2025 | 09:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dinilai membebani keuangan negara akibat besarnya utang yang ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. 

Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri.


Namun, pandangan tersebut mendapat kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai, komentar Jokowi justru menunjukkan adanya upaya mencari pembenaran terhadap kebijakan yang kini sedang disorot publik dan tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

“Pada akhirnya Presiden Jokowi terpancing berkomentar soal kereta cepat. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia antisipasi. Membahayakan siapa? Ya tentu dirinya yang lagi disorot dalam kasus ini,” ujar Rocky lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Rocky menilai, respons Jokowi cenderung defensif, seolah berusaha mencari alasan pembenar terhadap proyek yang kini diwarnai dugaan penyimpangan. 

“Kita bisa baca psikologi Jokowi, mencoba mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran kereta cepat yang sekarang justru sedang diperiksa. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi karena KPK sudah turun tangan,” ujarnya.

Menurut Rocky, isu proyek Kereta Cepat menjadi salah satu sorotan paling efektif terhadap citra Jokowi, bahkan lebih kuat dibanding isu-isu lain yang pernah menyeruak seperti dinasti politik atau ijazah palsu. 

Rocky menegaskan, perdebatan bukan soal penting atau tidaknya transportasi publik, melainkan dugaan adanya mark-up dan potensi penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. 

“Jadi masalahnya bukan keuntungan sosial, tapi kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan. Dugaan mark-up, cash back, dan sebagainya itu yang sedang jadi perhatian,” tegasnya.

Rocky menambahkan, jika Jokowi mulai merasa terganggu, maka mesti dibaca sebagai upayanya untuk menghindar dari sorotan korupsi.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya