Berita

Mantan Presiden Jokowi.

Politik

Pembenaran Jokowi soal Whoosh Justru Pertegas Dugaan Korupsi

KAMIS, 30 OKTOBER 2025 | 09:06 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara menanggapi sorotan publik terhadap proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang dinilai membebani keuangan negara akibat besarnya utang yang ditanggung pemerintah.

Dalam pernyataannya, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan kereta cepat bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan bentuk investasi jangka panjang yang diharapkan membawa dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. 

Ia berdalih kemacetan parah di kawasan metropolitan Jakarta dan Bandung telah menyebabkan kerugian produktivitas yang jauh lebih besar dibandingkan biaya proyek itu sendiri.


Namun, pandangan tersebut mendapat kritik tajam dari pengamat politik Rocky Gerung. Ia menilai, komentar Jokowi justru menunjukkan adanya upaya mencari pembenaran terhadap kebijakan yang kini sedang disorot publik dan tengah diperiksa oleh aparat penegak hukum.

“Pada akhirnya Presiden Jokowi terpancing berkomentar soal kereta cepat. Itu penanda bahwa ada sesuatu yang dia antisipasi. Membahayakan siapa? Ya tentu dirinya yang lagi disorot dalam kasus ini,” ujar Rocky lewat kanal Youtube miliknya, seperti dikutip redaksi di Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2025.

Rocky menilai, respons Jokowi cenderung defensif, seolah berusaha mencari alasan pembenar terhadap proyek yang kini diwarnai dugaan penyimpangan. 

“Kita bisa baca psikologi Jokowi, mencoba mencari pembenaran terhadap kebijakan penganggaran kereta cepat yang sekarang justru sedang diperiksa. Yang penting soal ini sudah masuk di dalam wacana korupsi karena KPK sudah turun tangan,” ujarnya.

Menurut Rocky, isu proyek Kereta Cepat menjadi salah satu sorotan paling efektif terhadap citra Jokowi, bahkan lebih kuat dibanding isu-isu lain yang pernah menyeruak seperti dinasti politik atau ijazah palsu. 

Rocky menegaskan, perdebatan bukan soal penting atau tidaknya transportasi publik, melainkan dugaan adanya mark-up dan potensi penyimpangan anggaran dalam proyek tersebut. 

“Jadi masalahnya bukan keuntungan sosial, tapi kerugian yang disebabkan oleh salah perencanaan. Dugaan mark-up, cash back, dan sebagainya itu yang sedang jadi perhatian,” tegasnya.

Rocky menambahkan, jika Jokowi mulai merasa terganggu, maka mesti dibaca sebagai upayanya untuk menghindar dari sorotan korupsi.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

UPDATE

Jusuf Kalla: Konflik Timteng Berpotensi Tekan Ekonomi Global dan Indonesia

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:19

Permohonan Restorative Justice Rismon Menggemparkan

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:07

Reset Amerika

Jumat, 13 Maret 2026 | 04:01

Sinopsis One Piece Season 2 di Netflix Petualangan Baru Luffy di Grand Line

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:32

Rismon Ajukan RJ, Ahmad Khozinudin: Label Pengkhianat akan Abadi

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:23

BPKH Bukukan Aset Konsolidasi Rp238,99 Triliun hingga Akhir 2025

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:08

ICWA Minta RI Kaji Lagi soal Gabung Board of Peace

Jumat, 13 Maret 2026 | 03:00

Rismon Siap Dicap Pengkhianat Usai Minta Maaf ke Jokowi

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:24

Indonesia Diminta Aktif Dorong Perdamaian Timteng

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:07

KPK Sita Aset Rp100 Miliar Lebih dari Skandal Kuota Haji Era Yaqut

Jumat, 13 Maret 2026 | 02:04

Selengkapnya