Berita

Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menemui Penasehat Khusus Presiden RI yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Purnomo Yusgiantoro. (Foto: Tim Eddy Soeparno)

Politik

Eddy Soeparno Temui Purnomo Yusgiantoro

MPR Minta Masukan untuk Optimalisasi Potensi Energi Terbarukan

RABU, 29 OKTOBER 2025 | 21:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Prabowo Subianto berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi energi terbarukan di Indonesia. Kemandirian dan ketahanan energi menjadi prioritas kebijakan Presiden Prabowo agar Indonesia terlepas dari ketergantungan sumber energi yang selama ini masih mengandalkan impor. 

Guna mencapai target kemandirian energi nasional, Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyatakan siap mendukung program Presiden Prabowo melalui pembentukan berbagai aturan perundang-undangan terkait energi terbarukan dan aksi penanganan iklim

Dalam upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan tersebut, Eddy Soeparno menemui Penasehat Khusus Presiden RI yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Menteri Pertambangan dan Energi Prof. Purnomo Yusgiantoro. 


Pertemuan dilaksanakan di Kantor Penasehat Khusus Presiden, Jalan Teuku Umar No. 10, Menteng, Jakarta, Rabu 29 Oktober 2025.

Kepada Purnomo, Eddy menceritakan inisiasi program MPR Goes to Campus untuk memberikan pemahaman tentang transisi energi guna mencegah dampak krisis iklim. Melalui program MPR Goes to Campus saya sudah menjangkau 36 Universitas di seluruh Indonesia.

"Perlu kami laporkan juga bahwa acara ini disambut antusias oleh Gen Z karena tingginya kepedulian mereka terhadap isu lingkungan," ujar Eddy. 

Wakil Ketua Umum PAN ini juga menyampaikan saat ini ia terus berupaya memperjuangkan legislasi pro-iklim seperti RUU Pengelolaan Perubahan Iklim dan juga RUU Energi Baru dan Terbarukan (EBET). 

"Kami laporkan juga bahwa RUU Pengelolaan Perubahan Iklim saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026," lanjutnya. 

Salah satu pembahasan penting dalam pertemuan ini adalah mengenai potensi karbon Indonesia yang besar. Pengembangan potensi ini semakin kuat dengan disahkannya Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025. 

“Melalui pertemuan ini kami mohon arahan dan masukan dari Prof. Purnomo mengenai upaya mewujudkan pilar ekonomi baru yakni Ekonomi Karbon, baik dari penurunan dan penyerapan emisi maupun pengembangan Low Carbon business seperti CCS,” demikian Eddy.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya