RI Malu Besar Kalau Natuna Disita China Gegara Utang Whoosh

Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mewanti-wanti Pemerintah RI soal risiko besar yang bisa timbul dari proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Selain membebani keuangan negara, proyek yang melibatkan Tiongkok itu kini disebut-sebut berpotensi menimbulkan ancaman kedaulatan jika Indonesia gagal memenuhi kewajiban pembayaran utang.

Menanggapi isu tersebut, analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensat) menilai situasi ini bisa menjadi preseden buruk bila benar sampai berujung pada kehilangan aset strategis seperti wilayah Natuna Utara.

“Harusnya Pak Prabowo tidak tinggal diam dengan situasi ini. Apalagi kalau sampai China meminta tubuh kita sebagai bayaran. Pulau-pulau itu kan tubuh. Jadi memang harus diselesaikan, apakah itu dari Danantara atau ada hal-hal lain,” ujar Hensat seperti dikutip redaksi lewat kanal Youtube miliknya, Rabu, 29 Oktober 2025.

Founder lembaga survei Kedai Kopi itu lalu menyindir keras kondisi proyek yang sejak awal disebut bermasalah. Ia mengingatkan bahwa Luhut Binsar Pandjaitan sendiri pernah menyebut proyek tersebut sebagai “barang busuk”.

“Apalagi Pak Luhut sudah bilang ini barang busuk dari awal. Kenapa diterusin? Ya kan dia pejabat negara waktu itu. Kalau tahu barang busuk, ya sebagai pejabat negara harusnya dibalikin lah,” lanjutnya.

Hendri juga menyebut, sejak awal sejumlah tokoh seperti Ignasius Jonan dan Agus Pambagio telah mengingatkan potensi masalah besar dari proyek ini.

“Kalau akhirnya Pulau Natuna disita oleh China seperti kata Pak Mahfud, wah itu sih pasti malu banget Pak Prabowo. Kan nasional sekali Pak Prabowo,” tuturnya.

Hensat pun mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengaudit proyek kereta cepat tersebut.

“Bisa dimulai dari Pak Luhut. Pak Luhut mesti ditanya apa tuh maksudnya dulu barang busuk dia terima,” pungkasnya.

Gaya blak-blakan Hensat ini menjadi pengingat bahwa proyek strategis nasional seperti kereta cepat harus dikelola dengan penuh transparansi dan tanggung jawab, agar tidak menjadi beban politik sekaligus ancaman kedaulatan bangsa.